Mas Anies Pamer Jakarta Pertahankan 4 Tahun Peringkat Satu Jadi Provinsi Paling Demokratis

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kabar baik untuk Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies melalui akun Instagramnya.

Dilansir dari Instagramnya, hal itu terkait keberhasilan DKI Jakarta mempertahankan sebagai provinsi paling demokratis berdasarkan data dari adan Pusat Statistik (BPS).

"Ya, provinsi paling demokratis!," ujar Anies dalam judul caption postingannya di Instagram dilansir TribunJakarta.com, Minggu (5/9/2021).

Anies mengatakan, prestasi ini diraih DKI Jakarta secara empat tahun berturut-turut atau sejak 2017.

"Jakarta menjadi provinsi paling demokratis se-Indonesia!," tulis Anies.

Dijelaskannya, dalam rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 BPS, angka IDI Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu secara nasional dengan nilai indeks sebesar 89,21.

"IDI Provinsi DKI Jakarta selalu meraih kategori baik dan nilai IDI DKI terus bertumbuh, yakni 84,73 pada 2017, 85,08 pada 2018, dan 88,29 pada 2019," kata Anies.

Baca juga: Kemarin Didemo Agar Batalkan Formula E, Anies Kasih Kabar Baik Hari Ini Tentang Jakarta

Menurut dia, angka pencapaian ini menunjukkan bahwa warga Jakarta semakin matang dalam berdemokrasi.

"Pertumbuhan demokrasi ini hanya bisa terwujud berkat kolaborasi seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang telah menjaga DKI Jakarta tetap kondusif dan demokratis," papar Anies.

Anies menjelaskan, ada tiga aspek yang dinilai dalam penghitungan nilai IDI.

Yakni, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.

Untuk aspek hak-hak politik, DKI Jakarta sebesar 84.95 poin atau naik 1.09 poin dibanding 2019 dan masuk kategori baik.

Kemudian di aspek kebebasan sipil, sebesar 93.27 poin atau naik 2.26 poin dibanding tahun 2019.

Baca juga: Di Hadapan Wali Kota U20, Gubernur Anies Ungkap 6 Fenomena Pascapandemi Covid-19

Sedangkan pada aspek lembaga demokrasi sebesar 90.86 poin.

Kendati turun 1.03 poin dibanding tahun 2019 namun masih dalam kategori baik.

Disampaikan Anies, indeks ini adalah cermin untuk merefleksikan kekuatan dan kekurangan DKI Jakarta dalam berdemokrasi.

"Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah makin tinggi, masih ada beberapa pekerjaan rumah," ujar Anies.

"Mari pertahankan hal-hal yang sudah baik, dan bersama-sama perkuat yang masih kurang, untuk Jakarta yang lebih aman dan demokratis.

Kita ingin Ibu Kota terus menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis di Indonesia," sambung dia.

Digugat Interpelasi Soal Formula E

Diketahui, dalam beberapa pekan ini, Anies sedang digoyang dengan adanya interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI terkait Formula E di ibu kota.

Interpelasi ini menyusul ngototnya Anies menggelar Formula E di akhir jabatannya, sementara pandemi Covid-19 belum berakhir.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp 4,48 triliun.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut 2,7 Juta Warga DKI Jakarta Belum Divaksin Covid-19

Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.

Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.

Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.

"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.

Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.

Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut 2,7 Juta Warga DKI Jakarta Belum Divaksin Covid-19

"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.

Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.

Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak penggunaan hak interpelasi itu.

Padahal, saat ini PDIP dan PSI baru mengumpulkan 33 suara atau kurang 21 suara guna memenuhi kuorum 50 persen + 1 jumlah anggota legislatif.

Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono tetap optimus interpelasi bisa bergulir.

Lobi-lobi terhadap anggota dewan dari fraksi lain pun bakal ditetap dilakukan PDIP.

"Insya Allah dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, dengan baca bismillah, Insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik," ucap Gembong.

Didemo Soal Formula E

Sebelumnya, pada Jumat (3/9/2021), massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Selamatkan Jakarta menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta.

Mereka menuntut mas Anies membatalkan Formula E yang direncanakan bakal digelar Juni 2022 mendatang.

Baca juga: Rencana Hak Interpelasi Formula E, Pengamat Politik Ibaratkan Tembak Pak Anies Pakai Rudal

Mereka tampak berbaris rapi di Jalan Medan Merdeka Selatan sambil membentangkan spanduk hitam bertuliskan 'Tolak dan Batalkan Formula E'.

Beberapa pengunjuk rasa lainnya pun terlihat mengibarkan bendera merah putih di depan kantor Anies.

Sesekali mereka meneriakan yel-yel berisi desakan agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membatalkan Formula E.

"Tolak tolak tolak Formula E sekarang juga, lawan lawan lawan si Anies sekarang juga," kata mereka kompak sambil mengepalkan tangan ke langit, Jumat (3/9/2021).

Aksi demo di depan Balai Kota Jakarta ini berlangsung singkat, kurang lebih 15 hingga 20 menit saja.

Polisi yang berjaga di sekitar lokasi pun langsung membubarkan mereka.

Para pendemo diminta untuk segera meninggalkan tempat Gubernur Anies Baswedan berkantor.

Massa aksi pun menuruti perintah dari aparat kepolisian dan mereka langsung membubarkan diri menuju arah Patung Kuda. (*)