Pengamat Soal Kebakaran Maut di Lapas Tangerang: Dukungan Anggaran Sangat Penting

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pengamat mulai menyoroti kebakaran maut yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari kebakaran itu menewaskan 44 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana pada Rabu (8/9/2021) dini hari.

Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai hak asasi manusia untuk WBP sangat memprihatinkan.

Adib menilai, peristiwa kebakaran dengan diduga terdapat konsleting listrik tersebut justru semakin menunjukkan pemerintah tak serius menangani warga binaan yang ada di dalam lapas.

Baca juga: Tak Hanya Polisi, Tim DVI Kebakaran Lapas Tangerang Beranggotakan Ahli dari Puskes TNI Hingga Dosen

Menurutnya, sudah begitu lama masalah di lapas, seperti bangunan tak layak, over kapasitas, fasilitas yang minim seolah ini tak bisa diselesaikan.

"Sebagus apapun manajemen pengelolaan lapas kalau gedungnya tua, fasilitas banyak tak layak, didukung dengan minimnya teknologi, jangan kaget kalau kejadian seperti ini bakal terulang lagi," kata Adib kepada wartawan, Sabtu (11/9/2021).

"Nah disini penting soal dukungan anggaran," sambungnya.

Adib menambahkan, satu dari beberapa kunci penting menyelesaikan masalah pelik terkait manajemen lapas adalah political will.

Padahal dukungan politik dan anggaran ini yang selalu didengungkan terutama oleh DPR RI, tetapi juga masih setengah hati.

"Political will dan dukungan anggaran sangat penting. Kan anggota DPR RI itu kalau reses sering kan kunjungan kerja ke Lapas. Mereka sudah tahu betul apa yang terjadi di Lapas. Kalau masalah di Lapas tak bisa diselesaikan, yah setengah hati," paparnya.

Baca juga: Tim DVI Masih Tunggu 3 Data Antemortem Korban Kebakaran Lapas Tangerang, 2 Di Antaranya WNA

Ia mengatakan, Lapas adalah tempat memanusiakan warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari.

"Nah ini seharusnya sejalan dengan revolusi mental yang menjadi prioritas presiden. Walaupun mereka bersalah secara hukum tetapi mereka adalah manusia," kata Adib.

"Negara berkewajiban menjaga mereka. Memperbaiki mereka jadi orang baik lagi," tegasnya lagi.

Adib juga menilai sebagai prioritas adalah pekerjaan rumah besarnya berupa grand design sebuah lapas yang manusiawi dengan pengelolaan manajemen yang baik.