Breaking News:

Apresiasi Gelar Profesor Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Gagasan Keadilan Restoratif

Guru Besar didasari prestasi kerja baik aspek ke masyarakatan yang setara dengan keberhasilan

Editor: Wahyu Aji
Dokumentasi Pusat Penerangan Hukum Kejagung
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman, Jumat (10/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum mengapresiasi dan mendukung gelar guru besar atau profesor kehormatan yang dianugerahkan Unversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kepada Jaksa Agung Dr. ST Burhanuddin, SH, MM, MH.

“Penganugerahan gelar guru besar merupakan hak civitas akademika Unsoed. Mereka pasti mempunyai penilaian secara obyektif dan akademis dalam pemberian gelar kehormatan tersebut. Jadi tidak perlu dipersoalkan dan dijadikan polemik,” kata Guru Besar dan Kaprodi S3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, ukuran pemberian gelar Guru Besar didasari prestasi kerja baik aspek ke masyarakatan yang setara dengan keberhasilan seorang Guru Besar akademis.

"Dalam hal ini, penegakan hukum yang fenomenal, mewujudkan usaha yang besar dan berkelanjutan untuk mengdinstribusi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat," kata Ketua Umum DPN Peradi periode 2015-2020 ini.

ST Burhanuddin ditetapkan sebagai Profesor Hukum Pidana, khususnya pada Ilmu Keadilan Restoratif, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37421/MPK.A/KP.05.00/2021 tanggal 11 Juni 2021.

Hal senada disampaikan oleh Prof. Dr. Muhadar, SH, MSi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar.

Dia menilai pemberian gelar Profesor kepada Dr. ST Burhanuddin sudah tepat sepanjang kriteria dan syarat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan Agung punya lembaga pendidikan jadi harus punya Guru Besar. Apa bedanya juga dengan Prof. Dr. Andi Hamzah, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Prof. Dr. Bambang Waluyo dan (mantan Jaksa Agung) lainnya, tidak ada salahnya,” kata Prof. Muhadar.

Menurutnya, pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum seperti yang digagas oleh Prof. Burhanuddin perlu dukungan semua pihak sebab cara ini dinilai lebih manusiawi dan Pancasilais yaitu mencerminkan sila ke-2 dan ke-5, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pendekatan keadilan restoratif adalah sesungguhnya model penyelesaian Hukum Adat Pidana kita yang ada sejak nenek moyang dahulu kala dan sampai kini masih dilakukan di daerah-daerah tertentu, seperti di Kab. Mamasa Sulsel dan daerah lain,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved