Pemkot Bekasi 2021

Wali Kota Bekasi Tetapkan Tim Penilai BLUD: Agar Benar-Benar Beroperasi Sesuai Dengan Kaidah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tetapkan tim penilai Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD)

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (9/9/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tetapkan tim penilai Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD).

Hal ini dilakukan untuk optimalisasi penilaian terhadap permohonan penerapan dari pemerintah kota (Pemkot).

Tim penilai BLUD diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, serta Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Dwi Andyarini sebagai wakil Tim Penilai.

Rahmat mengatakan, Tim Penilai bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penilaian, memimpin dan memfasilitasi proses penilaian penerapan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Hasilnya akan dilaporkan kepada Wali Kota untuk dibuat Surat Keputusan penetapan penerapan BLUD," kata Rahmat, Jumat (24/9/2021).

Secara teknis, proses pengajuan permohonan penerapan BLUD bagi UPTD/UPTB dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib mengajukan permohonannya dengan mengunggah berkas persyaratannya melalui website sipp-blud.ganjar.id.

"Nantinya akan diverifikasi oleh anggota-anggota tim penilai dan hasil verifikasinya pun dapat dilihat melalui website tersebut," ucapnya.

Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Dwie Andyarini, selaku Wakil Ketua Tim Penilai menegaskan bahwa tujuan dibentuknya tim penilai BLUD adalah untuk optimalisasi penerapan tugas dan fungsi BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Tujuan inti dibentuknya tim penilai BLUD adalah untuk mengoptimalisasi pelaksanan BLUD di suatu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi agar benar-benar beroperasi sesuai dengan kaidah secara substantif, teknis, dan administratif serta untuk menyatakan BLUD terkait benar-benar layak untuk menjalankan fungsinya sebelum ditetapkan oleh Wali Kota," ucapnya.

Setiap anggota tim penilai memiliki tugasnya masing-masing, anggota tim penilai terdiri dari beberapa Pejabat Esselon II dan Pejabat Esselon III.

Baca juga: Daftar Pembagian Grup dan Jadwal Lengkap Pertandingan Cricket PON Papua Sabtu 25 September 2021

Baca juga: Kemdikbudristek Tunda Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi I PPPK Guru, Ini Alasannya

Pertama, Inspektur Daerah sebagai anggota tim penilai bertugas melakukan penilaian dan hasil audit dan melakukan revou atas persyaratan penilaian penerapan BLUD.

Lalu, Kepala BKPPD bertugas melakukan penilaian atas pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja serta melakukan penilaian atas Pola Tata Kelola dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Kepala BAPELITBANGDA bertugas melakukan penilaian atas Renstra (rencana setrategis), Kepala Bagian Hukum Setda bertugas memberikan pertimbangan hukum dan koreksi untuk penyusunan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerapan BLUD.

Kepala Bagian Organisasi Setda bertugas untuk melakukan penilaian tata kelola kelembagaan, prosedur kerja, dan pengelompokkan fungsi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda bertugas melakukan penilaian atas Standar Pelayanan Minimal (SPM), Hasil verifikasi dari tim penilai akan dibuat rekapitulasi serta akan dibuatkan laporan keuangan dan RBA oleh Sekretaris Tim Penilai yang diduduki oleh Kepala BPKAD.  

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved