Daftar UMR Bekasi, Tangerang dan Bogor 2021, Cek Rincian Lengkapnya di Sini

Sebenarnya istilah UMR telah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYO
Ilustrasi. Berikut daftar UMR Bekasi, Tangerang dan Bogor tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya. 

Kabupaten Bogor - 4.217.206,00 - 4.083.670 

Kota Bogor - 4.169.806,58 - 4.169.806

Baca juga: Daftar Jurusan Kuliah Paling Cepat Dapat Kerja di Tengah Pandemi, Cek Juga Profesi Paling Dicari

Upah Minimum 2022 akan Berubah Total

Pemerintah resmi memiliki Peraturan Pemerintah (PP) anyar yang mengatur antara lain soal upah minimum yakni PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Ada beberapa perbedaan antara PP terbaru dengan aturan sebelumnya, di antaranya penetapan upah minimum dan upah sektoral.

Untuk upah minimum tahun ini sudah ada penetapan sejak akhir tahun 2020 kemarin.

Lalu, dengan adanya PP baru, apakah perhitungan upah minimum kemarin batal?

PP ini akan menjadi dasar penetapan upah minimum 2022 nanti.

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021," tulis Pasal 82 a PP 36/2021.

Baca juga: Pendaftaran Terakhir Besok, Segera Cek Bank DKI Buka Lowongan Kerja Jakarta Lulusan D3

Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah kemudian Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, yakni teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Pemerintah memang menetapkan aturan anyar sistem kenaikan upah pekerja setiap tahunnya.

Di PP baru, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah,sementara Upah minimum kabupaten/kota meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. 

"Data pertumbuhan, ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," jelas Pasal 25.

Baca juga: Daftar Lengkap 51 Pinjaman Online Ilegal, Waspada Jangan Sampai Jadi Korban!

Perbedaannya dengan aturan lama yakni PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, ada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved