Breaking News:

Formula E

Tuding Ketua DPRD DKI Langgar Tatib, Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Tak Ada Dalam Agenda

Taufik menuding Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menabrak tata tertib yang dibuat dan disahkan melalui ketukan palu tangannya sendiri

Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta
Suasana konpers pernyataan sikap 7 Fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi pelaksanaan Formula E di Tesate Restaurant, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik buka suara soal
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI yang berlangsung pada Senin (27/9/2021) pagi.

Seperti diketahui, Bamus DPRD DKI telah digelar sejak pukul 09.00 WIB.

Adapun agenda Bamus yang terjadwal untuk dibahas pada hari ini diantaranya Penetapan Jadwal Pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan Jadwal Bimbingan Teknis ke-lll DPRD Provinsi DKI Jakarta Bulan Oktober Tahun 2021.

Kemudian, Penetapan Jadwal Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Bulan Oktober Tahun 2021,
Penetapan Jadwal Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Penetapan Jadwal Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Bulan Oktober Tahun 2021 dan Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda Tentang Utilitas.

Namun, kata Taufik, ia menuding Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menabrak tata tertib (tatib) yang dibuat dan disahkan melalui ketukan palu tangannya sendiri.

Sebab, lanjut Taufik, dalam rapat tersebut disusupi agenda siluman yakni soal pelaksanaan paripurna hak intrpelasi untuk pelaksanaan Formula E.

"Untuk Bamus paripurna hak interpelasi Formula E tidak ada dalam agenda dan tak ada paraf Wakil Ketua DPRD DKI. Jadi, Ketua DPRD DKI melanggar aturan yang dibuat sendiri. Interpelasi tidak ada dalam undangan agenda. Aneh aja, kok bisa senafsu itu,” kata Taufik kepada awaj media di Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Paripurna Interpelasi Formula E Digelar Besok, Gerindra: Ngebet Banget, Kebelet Apa Sih?

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 80 ayat 3 Tata Tertib DPRD DKI dijelaskan bahwa surat undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI.

Sementara untuk agenda paripurna hak interpelasi Formula E tidak ada dan tak diparaf oleh dua Wakil DPRD DKI.

"Ini kan, namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa, tatib yang disahkan dan Pras yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar," paparnya.

Baca juga: Paripurna Interpelasi Formula E Digelar Besok, Gerindra: Ngebet Banget, Kebelet Apa Sih?

Atas hal ini, secara tegas, Taufik bersama tiga Wakil Ketua DPRD lainnya serta tujuh fraksi lainnya menolak penetapan paripurna terkait usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pentelenggaraan Formula E  yang bakal digelar DPRD DKI Jakarta Selasa (28/9/2021) besok.

Pasalnya, Taufik menilai penetapan rapat paripurna interpelasi esok hari merupakan tindakan ilegal.

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar Selasa (29/9), tidak tayak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," ucap dia. Empat Wakil Ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi sudah menegaskan tidak hadir. Karena itu, tindakan illegal," jelasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved