Formula E
Keheranan PSI Lihat Anies Tak Pernah Jelaskan Sendiri Formula E: Apa Gubernur Tak Percaya Diri?
PSI mengaku heran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjelaskan sendiri gelaran balap Formula E. Hal itu terkait dokumen Katanya vs Faktanya.
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
lihat foto
Menurutnya, perkiraan merupakan sesuatu yang imajiner atau angan-angan dan sesuatu yang tidak ada angka perhitungannya.
Oleh karena itu, kata Gilbert, pernyataan Diskominfotik dinilai tidak terukur (intangible), sehingga hanya sebagai kata-kata yang tidak ada dasarnya.
Gilbert mengungkapkan kemampuan bekerja Diskominfotik DKI harus diperiksa oleh Komisi A, karena tidak tahu bahwa bank garansi senilai Rp 423 miliar sempat dibayarkan pada 2019.
Namun pada Maret 2021 lalu, uang dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta setelah mendapat tekanan dari DPRD DKI.
“Uang bank garansi tersebut juga sekarang tidak diketahui ada di mana, karena masuk ke bank DKI tanpa jelas disebutkan dalam APBD 2020,” katanya.
“Kenapa mendadak jadi B to B (antarbisnis), padahal sejak awal adalah G to G (antarpemerintahan) sehingga dinas yang membayar commitment fee,” seloroh Gilbert.
Baca juga: PSI Lihat Anies Kerap Sembunyi di Balik Bawahan, Kali Ini Gara-gara Klarifikasi Isu Formula E
“Ini berarti sejak awal kesepakatan yang dibangun tidak jelas. Pemprov DKI tidak bekerja dengan serius,” tambah Gilbert.
Penjelasan Wagub DKI Jakarta
Diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pemerintah daerah mengeluarkan informasi tersebut untuk menghindari kesalahapahaman yang terjadi tentang ajang balap Formula E.
Dia tidak menampik, begitu banyak persepsi buruk tentang rencana pemerintah daerah menggelar Formula E karena minimnya informasi.
“Iya, kan di luar (masyarakat) beredar pembiayaan pembiayannya dianggap fantastis. Itu kan harus dijawab ya, daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DKI Jakarta,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (30/9/2021) malam.
Menurut Ariza jika pemerintah tidak meluruskan informasi, kesalahpahaman dikhawatirkan bisa semakin luas. Masyarakat juga berpotensi menjadi bingung dengan polemik tentang rencana Formula E.
“Ini tugas kam untuk memberikan informasi yang baik dan benar, jangan sampai hoaks,” imbuhnya.
Pengamat Heran Sikap 7 Fraksi di DPRD DKI.
PDI Perjuangan dan PSI diketahui mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
