Commitment Fee Rp 560 Miliar Sudah Disetor Pemprov DKI, PDIP: Formula E Rugi Jadi Zakat Buat FEO?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sentil keras Jakpro terkait negosiasi ulang commitment fee atau biaya komitmen Formula E dari semula Rp 2,3 triliun menjadi Rp 560 miliar.

Politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai perubahan biaya komitmen setelah negosiasi ulang menjadi Rp 560 miliar membingungkan, apalagi jika itu diambil dari APBD.

Menurut dia, uang sebesar itu adalah pajak rakyat sehingga harus dipastikan  gelaran Formula E harus menguntungkan.

"Uang rakyat Rp 560 miliar akhirnya akan bagaimana kalau merugi? Jadi zakat buat FEO?" sentil Gilbert dalam keterangannya yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (10/10/2021).

Rencananya, ajang balap jet darat listrik ini akan berlangsung selama tiga kali.

Baca juga: Kritik Pedas Fraksi PDIP Sebut Jakpro BUMD Gak Fokus, Bikin Bingung Soal Commitment Fee Formula E

Tapi sampai saat ini sirkuit untuk Formula E dipastikan bukan di Monas.

Gilbert menggarisbawahi bawahi, bahwa biaya komitmen Rp 560 miliar tersebut melanggar PP 12 2019.

Pasalnya, hasil negosiasi ulang dengan FEO, Formula E bukan digelar 2019-2024 tapi 2022-2024.

"Ini sebuah keputusan Gubernur yang tidak prorakyat selain beberapa keputusan lainnya," imbuh mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini.

Baca juga: Rencana Gelaran Formula E di Pulau Reklamasi, Simak Sejarah Anies Namakan Pantai Kita Maju Bersama

Ia menyayangkan kenapa Jakpro dan Anies tidak menjelaskan soal biaya komitmen ini kepada DPRD DKI Jakarta dan publik secara rinci.

"Kerja sama luar negeri ini juga seharusnya atas persetujuan DPRD, karena melibatkan uang rakyat Rp 560 miliar, sesuai UU 23 2014," ia menegaskan.

Masih kata Gilbert, negosiasi ulang biaya komitmen untuk Formula E yang berubah drastis dari MoU semula juga membingungkan.

Belum lagi dalam kajian awal yang menyebutkan ada potensi kerugian dari gelaran Formula E sesuai temuan BPK, tidak ditindaklanjuti dengan kajian ulang.

Potensi kerugian itu muncul jika Formula E dilaksanakan 3 kali, dan potensi lainnya jika kasus Covid-19 kembali naik mengingat DKI menjadi episentrum Covid-19.

Saat biaya komitmen semula Rp 2,3 triliun yang harus dibayarkan ke FEO menggelinding jadi kontroversi, Pemprov DKI Jakarta membantahnya, lalu meluruskan angka yang benar adalah Rp 560 miliar.

Anies Diminta Realistis

Politikus PDIP lainnya, Hardiyanto Kenneth, meminta Anies realistis karena sampai saat ini sirkuit Formula E belum diputuskan. Sementara masa jabatan Anies berakhir pada Oktober 2022.

Ia sudah menduga ajang balap mobil listrik Formula E tidak mempunyai perencanaan dan persiapan yang matang, baik dari segi lintasan dan yang lain-lain.

"Secara tidak langsung, sambung Kenneth, ini menegaskan bahwa ada masalah di dalam studi kelayakan penyelenggaraan Formula E," ucap Kenneth, Sabtu (9/10/2021).

Jika memang penyelenggaraannya tidak pasti, Formula E lebih baik dibatalkan saja dan Pemprov DKI Jakarta menarik semua dana yang sudah masuk dari FEO selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.

Baca juga: Rencana Gelaran Formula E di Pulau Reklamasi, Simak Sejarah Anies Namakan Pantai Kita Maju Bersama

"Masa jabatan Gubernur Anies yang tinggal satu tahun lagi, saya kira hal ini tidak mungkin akan terlaksana. Tidak akan keburu."

"Lebih baik sudahlah, lupakan saja Pak Anies supaya polemik perdebatan tentang balapan Formula E ini bisa di sudahi," ia menambahkan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu membandingkan kenapa Formula E kalah dukungan ketimbang Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB, untuk ajang MotoGP.

Kent menjelaskan, pembangunan Sirkuit Mandalika sudah dimulai sejak Oktober 2019 dengan segala persiapan yang matang dan sampai Oktober 2021, pembangunan infrastruktur sudah mencapai 94,3 % atau hampir selesai.

"Bayangkan, pembangunan Sirkuit Mandalika saja membutuhkan waktu 3 tahun untuk persiapan segala sesuatunya dan untuk pembangunan infrastrukturnya," tutur Kent.

Baca juga: Jakpro Kesulitan Izin, Formula E Dipastikan Batal Digelar di Monas

Lalu untuk Formula E ini, Pemprov DKI lewat Jakpro telah menebang pohon hingga membuat aspal sementara di Monas yang bakal sirkuit dan ternyata tak diizinkan Pusat.

Dalam hal ini Jakpro harus bertanggungjawab atas kerusakan lngkungan di Monas, karena masuk kawasan Cagar Budaya yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 475 tahun 1993.

Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 105 berbunyi jikalau dengan sengaja merusak Cagar Budaya itu ada sanksi pidananya.

Kemudian apa yang sudah dilakukan Jakpro selama ini sudah menggunakan APBD yang notabene adalah uang rakyat, sehingga terbuang sia-sia.

Hasil Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyatakan, pembayaran biaya komitmen oleh Dispora DKI Jakarta menimbulkan potensi kerugian negara Rp 560 miliar dari total dana yang sudah diterima FEO. Celakanya, anggaran sebesar itu digelontorkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam perincian, pembayaran biaya komitmen Formula E berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Dispora DKI kepada FEO sudah mencapai Rp 560,3 miliar.

Pemprov DKI Jakarta setor pertama pada 23 Desember 2019 sebesar 10 juta Euro atau setara Rp 179,3 miliar, setor lagi 10 juta Euro atau Rp 180,6 miliar pada 30 Desember 2019, dan terakhir 11 juta Euro atau Rp 200,3 miliar pada 26 Februari 2021.

Alih-alih ngebet melaksanakan Formula E, Anies diminta fokus pada program-program janji kampanye yang belum terealisasi.

Alasan Batal di Monas

Sebelumnya Jakpro telah mengungkap alasan Formula E batal digelar di Monas karena faktor perizinan dari Pemerintah Pusat.

"Jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta," kata Direktur Perkembangan Bisnis Jakpro, Gunung Kartiko, usai rapat dengan Komis B DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Meski rencana balap mobil listrik di kawasan ring satu itu sudah digodok sejak 2020 lalu, lokasi pasti untuk event akbar ini masih belum ditentukan.

Baca juga: Tak Jadi di Monas, Gubernur Anies Berencana Gelar Formula E di Pulau Reklamasi Buatan Ahok

Gunung memaparkan ada lima lokasi alternatif untuk penyelenggaraan Formula E dan masih akan disurvei oleh pihak FEO pada Oktober ini.

"Enggak perlu disebutin," ucap Gunung lalu melanjutkan, "Jadi maksimal kita akan usahakan, kalau menggunakan jalan, maksimal 3 hari."

Muncul informasi, tempat potensial sebagai sirkuit yang tengah dikaji, di antaranya Senayan dan Pantai Kita Maju Bersama di Pulau Reklamasi.

Sementara itu Dirut Jakpro, Widi Amanasto, memaparkan pihaknya menggunakan taktik dalam negosiasi dengan FEO sehingga biaya komitmen turun menjadi Rp 560 miliar.

"Penurunan harga commitment fee, ya karena kondisi Covid. Kami kan pakai taktik-taktik dalam negosiasi. Sekarang dalam kondisi kami begini itu bagaimana? Kita turunkan juga, karena enggak mungkin terlaksana sesuai business plan awal yang kita bikin. Berat sekali untuk kami laksanakan. Itu dua malam lanjut terus," jelas Widi.

Terungkap, biaya komitmen disesuaikan dengan tuan rumah penyelenggara masing-masing. Untuk Jakarta, biaya komitmen akan digunakan, seperti pengiriman kru, pengiriman atlet, mobil hingga grand stand atau panggung.