4 Tahun Kepimpinan Anies Baswedan, Banjir di Jakarta Belum Beres

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal memasuki tahun keempat pada tanggal 16 Oktober 2021 mendatang.

Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu hingga kini Anies sudah mencetuskan setumpuk program, di antaranya terkait masalah penanganan banjir.

Caranya dengan melakukan naturalisasi, yakni mengembalikan, mempertahankan ekosistem sungai sehingga air menjadi jernih dan bisa menjadi habitat hewan.

Kemudian membuat sumur resapan atau drainase vertikal guna mengendalikan debit air saat hujan deras, sehingga tidak seluruhnya mengalir ke saluran air.

Namun cara ini belum sepenuhnya efektif menyelesaikan malam di Jakarta Timur, kota paling padat penduduk dan luas secara wilayah di Provinsi DKI.

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, mengatakan hingga kini dari total 65 Kelurahan yang tersebar di 10 Kecamatan, 18 di antaranya hingga kini masih jadi wilayah rawan banjir.

Pun jumlah itu disebutnya sudah menurun dari total Kelurahan rawan banjir di Jakarta Timur pada tahun 2020, dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 63 Kelurahan.

Baca juga: Lokasi Titik Banjir di Jakarta Tak Bisa Diprediksi, Ini Pembelaan Anies Baswedan

"Tahun 2020 awal kita banjir 63 Kelurahan, yang kemarin 2021 awal Alhamdulillah (turun menjadi) 18 Kelurahan yang masih tergenang," kata Anwar di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (29/9/2021).

Permukiman warga di Kelurahan Balekambang, Cililitan, dan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, lalu Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara masih jadi lokasi rawan banjir.

Proyek normalisasi Kali Ciliwung yang pembebasan lahannya sempat terhenti mengakibatkan permukiman warga tersebut saban tahunnya terdampak banjir luapan Kali Ciliwung.

Ujang (63), satu warga Kampung Arus, Kelurahan Cawang mempertanyakan kelanjutan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung karena tidak kunjung beres.

"Asal ada ganti rugi bangunan seperti yang dijanjikan dulu warga enggak ada yang menolak, setuju semua. Hanya sampai sekarang belum ada kelanjutan," kata Ujang, Minggu (25/10/2020).

Menurutnya, sejak awal warga Kampung Arus yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tidak meminta uang ganti rugi tanah kepada Pemprov DKI Jakarta, hanya ganti rugi atas bangunan saja.

Eki Riznujanuar (28), warga Kampung Arus lainnya juga menuturkan tidak keberatan harus meninggalkan rumah yang puluhan tahun dihuni karena proyek normalisasi Kali Ciliwung.