Breaking News:

4 Tahun Gubernur Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Cabut Izin Reklamasi Cuma Gimik

Janji penghentian reklamasi ini semakin menjadi pepesan kosong setelah pembangunan Pulau C, D, dan G atau yang kini dikenal sebagai Pulau Kita Maju Be

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi di Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan rapor merah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada empat tahun kepemimpinan.

Satu dari sepuluh hal yang membuat Anies mendapat rapor merah yakni persoalan pemberian izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili mengatakan, pencabutan izin reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan hanya gimmick atau gimik belaka.

Sebab, pencabutan izin dilakukan dengan serampangan tanpa memperhatikan tata administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini pun membuka kesempatan kepada para pengembang untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta.

"Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimik belaka," ucap pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili, Senin (18/10/2021).

Baca juga: 10 Masalah yang Buat Anies Baswedan Dapat Rapor Merah dari LBH, Mulai Banjir sampai Tempat Tinggal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menengok Pulau C Reklamasi Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menengok Pulau C Reklamasi Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018) (TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA)

Pemprov DKI Jakarta memang menang di tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk gugatan Pulau H, namun pemprov yang dipimpin Anies kalah dalam gugatan yang lainnya, seperti Pulau F dan G.

Ia menyebut, ketidakkonsistenan Anies sudah terlihat sejak 2018 lalu saat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018.

Adapun aturan itu berisi tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Aturan itu menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi, serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai 'perusahaan mitra'," kata Charlie di Balai Kota.

Baca juga: Pemprov DKI Dikalahkan Pengembang Terkait Reklamasi Pulau H, Anies Baswedan Belum Tentukan Sikap

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved