Disnaker dan DPRD Bengkalis Gelar Audiensi, 3 Perusahaan Ini Dapat Apresiasi
Disnakertrans Kabupaten Bengkalis bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan inisiasi audiensi dengan perwakilan management perusahaan.
TRIBUNJAKARTA.COM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan inisiasi audiensi dengan perwakilan management perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkalis.
Audensi dilakukan di aula Disnakertrans Kabupaten Bengkalis yang terletak di Jl. Pipa Air Bersih Duri Kecamatan Bathin Solapan, pada Kamis (14/10/2021).
Kegiatan ini dilakukan untuk membahas masalah tenaga kerja lokal yang selalu menjadi issue dominan dalam sebuah proyek baru di suatu wilayah.
Kadisnakertrans Bengkalis Hj. Kholijah memberikan apresiasi kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR), PDSI dan PDC yang mengirimkan perwakilan management di forum tersebut.
"Apalagi tercatat bahwa PDSI dan PDC telah melakukan kepatuhan dalam melaporkan kebutuhan tenaga kerja dan proses rekrutmen perusahaan yang dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Karena selama dua tahun terakhir jarang sekali laporan seperti ini dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Bengkalis," kata Kholijah dalam keterangan resminya, Kamis (21/10/2021).
Pada kesempatan tersebut, Rudi Arief selaku Manager Corporate Affairs North PHR mengatakan, saat ini PHR masih melanjutkan sejumlah kegiatan saat masih bernama CPI dulu dengan tetap mengutamakan tenaga kerja tempatan yang ada di sejumlah perusahaan under PHR.
"Demikian juga dengan sejumlah kontrak yang lama di CPI tetap dilanjutkan. LBD juga masih terus berjalan karena telah banyak menyerap tenaga kerja lokal, “jelas Rudi.
Baca juga: Perusahaan Pinjol Ilegal Terciduk Koleksi Foto Dewasa, Ternyata Dipakai Buat Teror dan Ancam Debitur
Sementara, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Nanang Haryanto, menyampaikan pandangannya perihal sulitnya sejumlah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja di perusahaan.
Karenanya ia meminta kepada perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan PHR, agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.
"Ini sesuai Perda harus dipenuhi dengan komposisi 60 : 40 persen. Kami juga berharap agar dipermudah untuk bermitra menjadi rekanan di PHR,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I Syafroni Untung, SH menyampaikan apresiasi kepada pihak Disnakertrans Kabupaten Bengkalis yang telah mengadakan pertemuan audiensi ini.
Dirinya juga menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Bengkalis bisa memiliki kesempatan dalam bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di Bengkalis.
“Ada laporan bahwa PDSI dan PDC masih banyak mempekerjakan pekerja dari luar daerah”, ungkapnya.
Baca juga: Polisi Giat Gerebek Kantor Pinjol, Yang Satu Ingin Kamuflase Perusahaan Ekspedisi
Sedangkan Al Azmi, anggota DPRD lainnya, menyampaikan soal keharusan perusahaan-perusahaan melakukan optimalisasi program CSR untuk memberdayakan masyarakat Bengkalis.
Hal ini sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat seiring dengan kemajuan perusahaan yang beroperasi di Bengkalis.
“Saya berharap perusahaan bisa mengoptimalkan program CSR, dan jangan hanya diam saja. Tolong perhatikan sejumlah masyarakat di mana berdirinya perusahaan. Jangan sampai perusahaan malah mengabaikan program yang harusnya bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Al Azmi.
Rudi Arief juga mengapresiasi sejumlah masukan dan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi yang sangat berarti bagi perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PHR agar tercipta harmonisasi di lingkungan sekitar.
Corporate Secretary PT Patra Drilling Contractor (PDC), Budhi Kristianto yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa PDC siap comply terhadap regulasi yang ada, khususnya untuk memberdayakan tenaga lokal sesuai dengan aturan Perda Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.
Baca juga: Angka Pengangguran Melonjak Terdampak Pandemi, Pemkot Jaksel Minta Perusahaan Tidak PHK Karyawan
"Sejumlah program CSR PDC sudah berjalan dengan baik, dan penciptaan stakeholder engagement dengan para tokoh masyarakat dan lingkungan terdampak," ujar Budhi.
Asisten Manager Human Capital Services PDSI, Suherna juga menyampaikan bahwa PDSI siap bekerja sama dengan Disnaker Bengkalis dalam hal perekrutan tenaga lokal. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya surat pemberitahuan perekrutan tenaga kerja ke kantor Disnaker.
"Ke depannya perusahaan siap bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Propinsi Riau untuk penerimaan tenaga kerja fresh gradute," kata Suherna.
Selanjutnya, usai pemaparan dari masing-masing perwakilan, acara dilanjutkan dengan tanggapan dari para audien terutama dari perwakilan LSM.
Intinya perwakilan dari LSM ini menginginkan agar perusahaan yang beroperasi di Duri dan Bathin Solapan memprioritaskan tenaga lokal/tempatan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.
Baca juga: 65 Perusahaan Sektor Esensial di Jakarta Uji Coba WFO 100 Persen
Acara audiensi yang berjalan selama 2 jam tersebut berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mentaati protokol kesehatan.
Tampak hadir juga dalam forum tersebut Kepala BPJS Kacap Duri Achiruddin, Camat Bathin Solapan diwakili Sekcam Zama Rico Dakanahay, Camat Mandau yang diwakili Sekcam Yoan Dema, Camat Pinggir, dan Camat Talang Muandau, Pengurus LAMR.
Kemudian perwakilan perusahaan dan puluhan pengurus LSM, pengurus organisasi masyarakat Bathin Solapan, Mandau, Pinggir dan Talang Muandau serta sejumlah staf dan pegawai dinas tenaga kerja Kabupaten Bengkalis.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/phr-pdsi-dan-pdc.jpg)