CPNS Jakarta
BKN Buka Suara saat Anggota DPR RI Desak Adanya Tes Ulang SKD Seleksi CPNS 2021: Sudah Terdeteksi
BKN akhirnya buka suara tentang desakan anggota DPR RI yang meminta Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD seleksi CASN atau CPNS.
lihat foto
Panselnas wajib melakukan investigasi kepada seluruh peserta mengungkap para peserta seleksi CASN atau CPNS yang memang benar melakukan kecurangan secara adil.
Baca juga: UMR Bekasi Tertinggi sedangkan UMK Bogor Terendah di Jabodetabek, UMP DKI Jakarta Jadi Rp5,3 Juta?
Selain itu, para peserta seleksi CASN atau CPNS juga ingin Kemenpan RB, BKN dan seluruh instansi juga mengumumkan para peserta yang melakukan kecurangan saat tes SKD.
Selain adanya diskualifikasi, para peserta seleksi CASN atau CPNS juga tidak boleh mengikuti seleksi lagi karena telah mencedari nilai-nilai Pancasila.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) menggelar ulang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021.
Hal tersebut menyesul banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi CPNS yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.
Baca juga: Cara Membuat Aduan Indikasi Kecurangan Seleksi CPNS, Ini Sanksi Bagi Peserta yang Curang
“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).
"Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," sambung Junimart Girsang.
Junimart Girsang menegaskan, sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kementerian PAN dan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat.
"Jauh-jauh hari, kami di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi,” ujarnya.
Pihaknya meminta pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis teknologi informasi (TI), serta harus mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.
Politisi PDI-Perjuangan itu beralasan, sepanjang TI tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.
Baca juga: Kemdikbudristek Tunda Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 2, Cek Jadwal Terbarunya
"Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," paparnya.
Junimart Girsang juga menanggapi pernyataan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharman yang mengatakan akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.
"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan," ujarnya.
