Formula E
Relawan ANIES Pasang Badan Formula E Ditelisik KPK, Gerindra Mendukung: Biar Ada Titik Terang
Langkah KPK menelisik dugaan korupsi Formula E direspon Laode Basir, Deklarator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES).
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Y Gustaman
lihat foto
"Biar ada titik terang, ada masalah apa sih. Biar KPK bekerja," ujarnya.
Ia menyebut, pemeriksaan oleh KPK ini juga bisa dijadikan kesempatan Pemprov DKI berbenah untuk menghindari praktik korupsi.
"KPK juga akan memberikan saran soal pembiayaan. Bagus lah itu, pencegahan (korupsi) namanya. KPK kan bertindak bukan hanya pas kejadian, tapi juga pencegahan, ini bagus menurut saya," sambungnya.
Penjelasan KPK Soal Dugaan Korupsi Formula E
Melansir Kompas.com, KPK meminta keterangan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kegiatan itu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta.
“Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).
“Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini,” ucap dia.
Baca juga: Wagub DKI Harap Hasil Pemeriksaan KPK Tidak Ganggu Formula E
KPK pun meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Kelompok Forum Masyarakat Untuk Keadilan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
Seusai melaporkan Anies ke KPK, Kelompok Forum Masyarakat Untuk Keadilan juga melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK.
Mereka menyoroti kejanggalan yang dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya kasus Formula E.
Penyelenggaraan Formula E dinilai tidak masuk akal, karena Pemprov DKI tetap membayarkan komitmen fee kepada penyelenggara, meski kondisi pandemi belum mereda.
Mereka mengaku dua kali melaporkan Anies ke KPK, yaitu pada bulan Maret 2021 dan bulan September ini dengan alat bukti audit BPK dan bukti-bukti lain.
