Anggaran Sumur Resapan Capai Rp 411 Miliar, Fraksi PDIP: Sangat Tak Bermanfaat

"Di BTT itu kan ada tambahan ketentuan dari Mendagri, itu tambah 10 persen. Jadi dari yang kemarin ada diminta tambah 10 persen untuk antisipasi. Ya mudah-mudahan kita tidak berharap ya, mudah-mudahan BTT kita tidak terpakai karena Covid-19 kita sudah teratasi," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Warga Kritik Pembuatan Sumur Resapan Tidak Efektif, Merusak Trotoar hingga Bikin Macet

Ketika pandemi berakhir, BTT dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya.

Terutama program-program yang sempat mandek akibat Covid-19.

"Kalau-kalau Covid-19 melonjak, tapi kita semua berharap lah, Covid-19 berakhir di akhir tahun 2021, sehingga 2022 kita fokus untuk menjalankan program yang sampai saat ini belum bisa terwujud akibat Covid-19. Sehingga kami fokus mengentaskan program Pak Anies, mengejar ketertinggalan itu," jelasnya.

Sebagai informasi, DPRD bersama Pemprov DKI telah menetapkan alokasi anggaran biaya tidak terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Nilai anggaran ini sama dengan besaran BTT yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2021.

"Anggaran BTT tetap, sebesar Rp2,4 triliun," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Jumat (12/11/2021).

Sebagai informasi, anggaran BTT ini sejak tahun 2020 lalu digunakan Pemprov DKI untuk penanganan Covid-19.

Mulai dari pemberian insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksin, pembelian peti jenazah, hingga penyaluran bantuan untuk warga terdampak pandemi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sejatinya sempat meminta agar alokasi anggaran BTT tahun ini dipangkas menjadi Rp2,2 triliun.

Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota saat ini sudah mulai melandai.

"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kemudian Prasetyo menyebut, sisa anggaran Rp300 miliar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi.

"Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19, seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas," kata Prasetyo.

Namun, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI akhirnya tetap menetapkan mengalokasikan BTT sebesar Rp2,5 triliun.