Bantah Pernyataan PSI, Wagub Ariza Pastikan Tak Pernah Hapus Anggaran Normalisasi Sungai

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah pernyataan PSI yang menyebut anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sempat dihapus di tahun 2019 lalu.

Ia pun memastikan, Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) selalu mengalokasikan anggaran normalisasi sungai setiap tahunnya.

"Program normalisasi atau naturalisasi tetap ada, mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021," ucapnya, Kamis (11/11/2021) malam.

"Dinas SDA itu termasuk dinas dengan anggaran yang tinggi," sambungnya.

Walau demikian, ia mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu memaksa Pemprov DKI memangkas anggaran pada APBD 2020 dan 2021.

"Anggaran yang ada selalu kami tingkatkan, tapi memang di tahun 2020 dan 2021 ada pengurangan akibat refocusing," ujarnya di Balai Kota Jakarta.

Politisi senior Gerindra ini pun memastikan, proses pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun ini kembali dijalankan.

Baca juga: Ditagih Normalisasi Kali Sunter, Wagub DKI Suruh Warga Urus Surat Tanah: Harus Sering Cek BPN

Total ada 293 bidang tanah yang kini tengah berproses untuk segera dibebaskan.

Rinciannya, 19 bidang tanah di Kali Ciliwung, 151 bidang di Kelurahan Rawajati, 18 bidang di Kali Pesanggrahan, 68 bidang di Kelurahan Cipinang Melayu, dan 20 bidang di Kelurahan Pondok Bambu.

Kemudian, 3 bidang tanah di Cipinang Muara, 10 bidang di Jalan Genceng, 1 bidang di Kali Kramat Kelurahan Pondok Kelapa, serta 3 bidang lainnya yang sedang dalam proses musyawarah.

"InsyaAllah di bulan November dan Desember ini bisa selesai beberapa bidang yang sudah disepakati," ujarnya di Balai Kota.

Baca juga: Pemkot Tangerang Sudah 8 Kali Normalisasi Aliran Sungai, Wilayah Timur Rawan Banjir

Ariza menyebut, hal ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di ibu kota melalui berbagai program yang sudah disiapkan.

Tak hanya normalisasi atau naturalisasi, program lain seperti pembangunan waduk, pengadaan pompa, hingga pengerukan sungai terus dikerjakan.

"Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta fokus, serius, sungguh-sungguh melakukan program-program pencegahan pengendalian banjir," tuturnya.

Kritik PSI

Diberitakan sebelumnya, Politisi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lebih memilih menggelar Formula E dibandingkan menyelesaikan masalah banjir di ibu kota.

Pasalnya, Gubernur Anies disebutnya telah membatalkan anggaran pembebasan tanah untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar dengan alasan defisit anggaran.

Namun, di saat yang hampir bersamaan Anies justru meminjam uang Rp180 miliar ke Bank DKI untuk membayar commitment fee atau uang komitmen Formula E.

"Ini menunjukkan bahwa pak Gubernur Anies lebih mementingkan cara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir," ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Senin (8/11/2021).

Ara, sapaan akrab Anggara mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta pada akhir 2019 lalu sebenarnya sudah menyiapkan anggaran Rp160 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung.

Total ada 118 bidang tanah di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang yang akan dibebaskan.

Pembayarannya pun tinggal menunggu Anies meneken Keputusan Gubernur (Kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut.

Namun, pembebasan lahan urung dilaksanakan dengan dalih defisit anggaran.

"Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balap mobil, bukan untuk hal yang mendesak, seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini.

Sebagai informasi, utang untuk membayar Formula E ini terungkap dari surat kuasa nomor 747/-072.26 yang diterbitkan Anies pada 21 Agustus 2019 lalu.

Dalam surat itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Ahmad Firdaus diberikan kekuasaan untuk mengajukan pinjaman sebesar 10 juta poundsterling atau setara Rp180 miliar kepada BUMD PT Bank DKI.

Uang ratusan miliar itu dipinjam sehari setelah surat kuasa diterbitkan untuk membayar termin pertama uang komitmen Formula E yang sebelumnya direncanakan digelar 2020 lalu.

Kemudian, pada 30 Desember 2019, Dispora DKI kembali membayar termin kedua uang komitmen sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar.

Berikut 3 poin penting surat kuasa yang diberikan Anies:

1. Surat permohonan pinjaman daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula Electric Championship di Provinsi DKI;

2. Perjanjian pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula Electric Championship di Provinsi DKI;

3. Surat permohonan pencairan pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula Electric Championship di Provinsi DKI Jakarta.