UMP DKI 2022 Tak Kunjung Diumumkan, Anies: Tunggu Finalisasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini belum juga mengumumkan besaran  Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 masih dalam tahap finalisasi.

"Nanti ya, UMP lagi proses. Nanti kalau sudah final segera diumumkan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021) petang.

Kendati demikian, Anies tak menjelaskan kepastian waktu pengumuman besaran UMP tersebut.

Baca juga: Temui Buruh yang Berunjuk Rasa di Balai Kota, Anies Sebut UMP Ditentukan Kemnaker

Baca juga: Temui dan Ajak Buruh Nyanyi Padamu Negeri, Anies Diteriaki Hidup Presiden Indonesia

Selepas beraktivitas di Balai Kota, orang nomor satu di DKI pun malah asyik bersepeda untuk mengecek pembangunan trotoar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

"Saya mau jalan dulu, mau lihat proyek trotoar yang lagi jalan," ujarnya saat hendak meninggalkan Bali Kota.

Buruh "Tongkrongi" Kantor Anies dan Ancam Mogok Massal

Pemprov DKI Jakarta awalnya berencana mengumumkan UMP DKI 2022 pada Jumat (19/11/2021), hari ini.

Ratusan buruh pun sempat menggeruduk kantor Anies di Balai Kota sejak siang. Mereka menunggu Anies mengumumkan UMP DKI Jakarta tahun 2022.

Baca juga: Upah DKI Jakarta Naik Tipis, Ini Daftar 8 Daerah yang Telah Menetapkan UMP 2022

Namun, Pemprov DKI ternyata tak kunjung menetapkan besaran UMP DKI 2022.

Mereka sempat menyampaikan ancaman melakukan aksi mogok massal jika tuntutan kenaikan UMP sebesar 10 persen tidak dipenuhi Pemprov DKI Jakarta.

UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 dan tuntutan buruh naik 10 persen menjadi Rp 4.857.805.  

"Jika pimpinan federasi memutuskan bahwa perlawanan harus dilakukan dengan pemogokan massal kawan-kawan di sini siap enggak terlibat?," tanya orator kepada massa aksi dari atas mobil komando, Jumat (19/11/2021).

"Siaaap," ujar massa aksi kompak.

Sang orator pun kemudian meminta para peserta aksi untuk mengeratkan konsolidasi dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan federasi buruh.

Baca juga: BERITA FOTO: Gaya Gubernur Anies Nongkrong Bareng Massa Buruh Unjuk Rasa UMP Hingga Nyanyi Bersama

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah enggan banyak berkomentar soal pengumuman kenaikan UMP yang disampaikan pemerintah pusat baru-baru ini.

Sebab, Dinasnaker DKI Jakarta saat ini masih sibuk membahas APBD 2022 bersama DPRD.

"Saat ini kami masih rapat Badan Anggaran bersama DPRD di puncak," ujarnya saat dikonfirmasi.

Di kelompok buruh sendiri ada beberapa aliansi dengan jumlah tuntutan kenaikan UMP berbeda-beda.

Pemerintah Pusat Patok Naik Hanya 1,09 Persen

Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) sudah mengumumkan rata-rata kenaikan UMP nasional tahun 2022 adalah hanya 1,09 persen.

Kemnaker menyampaikan UMP DKI Jakarta naik sekitar 0,8 persen atau hanya Rp 35.000-an menjadi Rp 4.453.724.

Angka itu berdasarkan hasil perhitungan pihak Kemnaker.

Menurut Kemnaker, dengan kenaikan UMP sebesar 1,09 persen, maka besaran UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.724.

Lalu, UMP tahun 2022 terendah di Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011.

Kemnaker juga menghitung, ada empat provinsi dengan nilai UMP tahun 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum.

Walhasil, UMP tahun 2022 di 4 provinsi itu tidak naik atau masih sama dengan upah minimum tahun 2021.

Keempat provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan dengan UMP tahun 2022 Rp 3.144.446.

Lalu Sulawesi Utara dengan UMP tahun 2022 Rp 3.310.723. Kemudian, Sulawesi Selatan dengan UMP tahun 2022 Rp 3.165.876.

Sulawesi Barat dengan UMP tahun 2022 Rp 2.678.863.

Berikut daftar UMP/UMK tahun 2022 yang telah ditetapkan pemerintah setempat:

UMP 2022 DKI Jakarta Rp 4.453.724.

UMP 2022 Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011

UMP 2022 Sumatera Selatan Rp 3.144.446

UMP 2022 Sulawesi Utara Rp 3.310.723

UMP 2022 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876

UMP 2022 Sulawesi Barat Rp 2.678.863

Daftar UMP/UMK tahun 2021:

DKI Jakarta: Rp 4.276.349/ Rp 4.410.000 (dengan syarat)

Papua: Rp 3.516.700

Sulawesi Utara: Rp 3.310.723

Bangka Belitung: Rp 3.230.022

Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876

Nangroe Aceh Darussalam: Rp 3.165.030

Papua Barat: Rp 3.134.600

Sumatera Selatan: Rp 3.043.111

Kepulauan Riau: Rp 3.005.383

Kalimantan Utara: Rp 3.000.803

Kalimantan Timur: Rp 2.981.378

Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144

Riau: 2.888.563

Kalimantan Selatan: Rp 2.877.447

Maluku Utara: Rp 2.721.530

Jambi: Rp 2.630.161

Maluku: Rp 2.604.960 

Gorontalo: Rp 2.586.900

Sulawesi Barat: Rp 2.571.328

Sulawesi Tenggara: Rp 2.552.014

Sumatera Utara: Rp 2.499.422

Bali: Rp 2.493.523

Sumatera Barat: Rp 2.484.041

Banten: Rp 2.460.968

Lampung: Rp 2.431.324

Kalimantan Barat: Rp 2.399.698

Sulawesi Tengah: Rp 2.303.710

Bengkulu: Rp 2.213.604

NTB: Rp 2.183.883

NTT: Rp 1.945.902

Jawa Timur: Rp 1.868.777

Jawa Barat: Rp 1.810.350

Jawa Tengah: Rp 1.798.979,12

DIY: Rp 1.765.000
 

Sumber: Laman Kementerian Tenaga Kerja