Ada Aksi Sweeping Paksa Buruh Ikut Demo, Pengamat: Buruh Punya Hak Tolak

Ribuan buruh dari berbagai wilayah gelar aksi unjuk rasa terkait penetapan UMP, Kamis (25/11/2021). Bagaimana kalau ada sweeping memaksa buruh demo.

Satrio Sarwo Trengginas / Tribun Jakarta
Suasana debat antara polisi dan orator buruh di dekat Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (25/11/2021). Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Kamis (25/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Kamis (25/11/2021).

Di Jakarta, demo buruh berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, seorang buruh tidak dapat dipaksa untuk mengikuti unjuk rasa.

Terlebih jika dilakukan sweeping dan memaksa buruh berdemo.

"Ini kan memaksakan memenuhi orang yang mensweeping tindakan memaksa tidak boleh melakukan norma sesuai Pasal 335 ayat 1 KUHP bahwa tindakan sweeping memaksa norma tersebut," kata Suparji dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Ia menambahkan, setiap buruh memiliki hak untuk menolak ikut demo, terutama ketika sedang mengerjakan kewajibannya di jam kerja.

Baca juga: Buruh Kota Bekasi Kawal Penetapan UMK 2022 di Tingkat Provinsi Jawa Barat

"Buruh punya hak mau menolak atau tidak karena mereka terikat dengan organisasi perannya di perusahaan pasti akan berpikir kelangsungan. Kalau seandainya dipaksakan saat jam kerja itu mengganggu," ujar dia.

Menurutnya, pihak perusahaan juga bisa melaporkan pihak-pihak yang melakuka sweeping dan memaksa buruh berdemo.

"Yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja," tutur Suparji.

Baca juga: Usulan Kenaikan UMK 2022 Kota Bekasi Versi Buruh Sebesar 7,85 Persen, Kok Bisa?

Sementara itu dikutip dari KompasTV, kelompok buruh di Majalengka, Jawa Barat, menyisir dan memaksa buruh pabrik yang sedang bekerja untuk bersama-sama ikut dalam aksi unjuk rasa.

Para buruh memaksa masuk ke sebuah pabrik produksi, menerjang regu keamanan, dan masuk ke area bekerja.

Massa buruh lakukan aksi unjuk rasa di depan Balai  Kota DKI, kendaraan tak bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Massa buruh lakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, kendaraan tak bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

Massa dari Aliansi Buruh Majalengka ini menuntut kenaikan upah minimum (UMP), seperti yang banyak dilakukan di daerah lainnya.

Tak hanya melakukan sweeping, buruh di Kabupaten Majalengka selanjutnya menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati.

Saat unjuk rasa berlangsung, massa memblokade jalan protokol di sekitar kantor Bupati.

Blokade jalan yang dilakukan buruh menyebabkan kemacetan panjang.

Tak berhenti sampai di sana, Purwakarta yang juga berlokasi di Jawa Barat, menjadi tempat bagi buruh untuk melakukan unjuk rasa.

Dengan melakukan blokade di depan gerbang Tol Sadang, buruh dari Purwakarta menyuarakan permasalahan yang sama.

Selain menutup akses masuk ke tol , para buruh juga meblokade akses jalan ke arah Karawang, Subang, dan Purwakarta Kota menuju Bandung

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved