Kasus Semakin Merajalela, DPR Usul Segera Bentuk Pansus Mafia Tanah

TRIBUNJAKARTA.COM - Kasus mafia tanah semakin merajalela, Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bahkan menyerukan perlunya pembentukan Pansus Mafia Tanah.

Diketahui, kasus mafia tanah yang ada selama ini bahkan banyak melibatkan oknum pegawai BPN.

Hal ini menjadi pertanda mendesaknya evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil.

“Saya kira dengan adanya kasus-kasus sekarang ini memang harus menyatakan bahwa kinerja kementerian ATR BPN bermasalah,” kata Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan.

Politisi Fraksi PDIP Perjuangan ini menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk membentuk Pansus Mafia Tanah.

Sebab keberadaan Panja tidaklah mencukupi untuk melakukan penelusuran secara holistik.

“Karena panja levelnya masih Komisi II DPR RI di mana objek pengawasannya hanya Kementerian ATR BPN. Kalau pansus tentu kita bisa melibatkan stakeholder dari lebih luas, seperti aparat penegak hukum dan seterusnya,” terangnya.

Baca juga: Nirina Zubir Kini Dituduh Menyekap Mantan ART yang Kini Jadi Tersangka Mafia Tanah

Namun, tindakan Panja Mafia Tanah yang paling dekat adalah berkeinginan untuk mendengarkan klarifikasi Menteri ATR/BPN terkait dengan hasil kerjanya selama ini.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, mengemukanya kerja sama oknum internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut.

Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya Menteri Sofyan Djalil mundur dari jabatannya agar penggantinya dapat membenahi mental internal ATR/BPN.

“Kalau tidak mundur, sebaiknya Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah,” sebut Jamiluddin dalam keterangannya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengganti Sofyan Djalil.

Alasannya, Menteri ATR/BPN gagal memanajemen tubuh Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Nenek 70 Tahun Jadi Korban Mafia Tanah, Sidang Dakwaannya di Pengadilan Negeri Depok Ditunda

Sofyan dianggapnya gagal memilih pimpinan ATR/BPN di wilayah yang berintegritas.