Breaking News:

Buruh Kota Bekasi Juga Ancam Mogok Kerja 3 Hari Mulai 6 Desember

Selain mogok kerja, buruh di Bekasi dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan bakal melakukan aksi turun ke jalan menyuarakan penolakan UMK 2022.

TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Ribuan butuh se-Tangerag raya yang melakukan aksi turun ke jalan dan mogok kerja menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker di kawasan Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2020). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Tak hanya di Banten, buruh di Kota Bekasi juga berencana mogok kerja menyusul penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terbilang sangat rendah. 

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat UMK 2022, Kota Bekasi sejatinya naik sebesar 0,71 persen atau sekitar Rp33.000 menjadi Rp4.816.921,17. 

Buruh di Kota Bekasi berencana mogok kerja selama tiga hari mulai 6 Desember 2021. 

"Tanggal 6, 7, 8 Desember (2021), kami akan melakukan mogok kerja nasional," kata M Indrayana anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi dari unsur serikat pekerja, Rabu (1/12/2021). 

Baca juga: Kecewa dengan UMK 2022, Buruh se-Banten Bakal Mogok Kerja selama Sepekan

Selain mogok kerja, buruh di Bekasi dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan bakal melakukan aksi turun ke jalan menyuarakan penolakan UMK 2022. 

"Kami pun sudah sepakat 6,7,8 Desember kami akan turun ke jalan sampai ada aturan itu berubah," jelasnya. 

Dia menambahkan, meski UMK 2022 Kota Bekasi naik 0,71 persen, pihaknya menolak lantaran tidak sesuai dengan keinginan pekerja. 

Baca juga: Surat ke Kemnaker Soal UMP Dinilai Salah Alamat, Pembelaan Wagub Ariza: Karena Ini Masalah Buruh

Angka 0,71 persen merupakan formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana aturan tersebut merupakan turunan Undang-undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Ketika UMK dipaksa mengikuti PP 36 yang itu adalah aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 kami anggap aturan yang inskonstitusional, itu udah enggak bener gubernur gubernur ini," tegasnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved