Breaking News:

Saat Presiden KSPSI Menangis di Atas Mobil Komando sesaat Gugatan UU Cipta Kerja Ditolak MK

Kejadian itu terjadi saat kelompok massa buruh dari KSPSI menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

TribunJakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (kedua kiri) di atas mobil komando saat unjuk rasa buruh di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (25/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Ghani Nena Wea, tak kuasa menahan tangis sesaat majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak gugatan uji materi Undang-undang U Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kejadian itu terjadi saat kelompok massa buruh dari KSPSI menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Andi Ghani tampak beberapa kali menyeka air matanya dengan masker.

"Hari ini saya tidak bisa menahan air mata saya. Perjuangan panjang kita bisa buktikan dengan kebenaran luar biasa. Semua resiko kita ambil," ungkapnya.

Baca juga: Hanya Jiplak Angka Pemerintah Pusat, Buruh Bekasi Minta Dewan Pengupahan Dibubarkan

Diketahui, MK telah membuat putusan atas pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan 11 pemohon dalam sidang putusan di Gedung MK, pada Kamis (25/11/2021).

Putusan MK itu di antaranya menolak gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

Namun, MK juga memerintahkan presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam batas waktu dua tahun ke depan.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI Tak Sesuai Harapan Buruh, Wagub Ariza Beri Penjelasan: Kami Ikuti UU Cipta Kerja

Bila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan atau direvisi, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

MK juga juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved