Saat Presiden KSPSI Menangis di Atas Mobil Komando sesaat Gugatan UU Cipta Kerja Ditolak MK

Kejadian itu terjadi saat kelompok massa buruh dari KSPSI menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

TribunJakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (kedua kiri) di atas mobil komando saat unjuk rasa buruh di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (25/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Ghani Nena Wea, tak kuasa menahan tangis sesaat majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak gugatan uji materi Undang-undang U Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kejadian itu terjadi saat kelompok massa buruh dari KSPSI menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Andi Ghani tampak beberapa kali menyeka air matanya dengan masker.

"Hari ini saya tidak bisa menahan air mata saya. Perjuangan panjang kita bisa buktikan dengan kebenaran luar biasa. Semua resiko kita ambil," ungkapnya.

Baca juga: Hanya Jiplak Angka Pemerintah Pusat, Buruh Bekasi Minta Dewan Pengupahan Dibubarkan

Diketahui, MK telah membuat putusan atas pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan 11 pemohon dalam sidang putusan di Gedung MK, pada Kamis (25/11/2021).

Putusan MK itu di antaranya menolak gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

Namun, MK juga memerintahkan presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam batas waktu dua tahun ke depan.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI Tak Sesuai Harapan Buruh, Wagub Ariza Beri Penjelasan: Kami Ikuti UU Cipta Kerja

Bila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan atau direvisi, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

MK juga juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Ratusan buruh dari kelompok KSPSI menggelar unjuk rasa di Patung Kuda dan Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis kemarin, dalam rangka mengawal sidang putusan gugatan uji materi UU Cipta Kerja yang digelar di Gedung MK.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa buruh menyampaikan tiga aspirasi.

Baca juga: Dua Hari Beruntun Polisi Dianiaya: Mulai dari Oknum TNI Sampai Ormas PP, Ini Masing-masing Sebabnya

Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Kedua, KSPSI meminta MK memutus uji materi UU Cipta Kerja dengan adil. Sebab, putusan itu mempengaruhi upah yang diterima buruh dari hasil kerjanya.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Ketiga, massa buruh meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

Baca juga: Tunjuk Dua Pimpinan IMI, Anies Pastikan Lokasi Sirkuit Ditentukan FEO, IMI dan Jakpro

Andi menyatakan buruh akan kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran bila pemerintah main-main dengan terhadap nasib buruh.

Rencananya, KSPSI akan mengadakan unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat pada 30 November 2021.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved