TAG
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
-
Ia menyebut, ada beberapa indikator yang jadi acuan buruh minta UMP DKI Jakarta 2023 naik 13 persen, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan
Selasa, 15 November 2022
-
Dan Pemprov DKI Jakarta menyerahkan persoalan besaran gaji ke-13 dan THR NS tersebut pada pemerintah pusat.
Senin, 3 Januari 2022
-
Terlebih, para pengusaha juga menolak dan mengaku keberatan dengan besaran kenaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2022.
Senin, 27 Desember 2021
-
Para buruh di daerah pun akan memaksa kepala daerah mereka untuk mengikuti kebijakan yang diambil Anies Baswedan.
Kamis, 23 Desember 2021
-
Ariza meminta agar semua pihak dapat mengerti kondisi yang ada dan menerima solusi atas polemik UMP DKI ini.
Selasa, 21 Desember 2021
-
Anies minta semua pihak, termasuk Apindo, untuk objektif dan menggunakan akal sehat soal kenaikan UMP DKI ini.
Selasa, 21 Desember 2021
-
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakinkan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan perhatian dan solusi terbaik untuk buruh
Sabtu, 27 November 2021
-
Kejadian itu terjadi saat kelompok massa buruh dari KSPSI menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Jumat, 26 November 2021
-
Dalam aksinya, massa buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kamis, 25 November 2021
-
Massa aksi yang terdiri dari berbagai Federasi Serikat Buruh (FSB) ini pun saling bergantian berorasi di atas mobil komando.
Rabu, 24 November 2021
