Breaking News:

Jaksa Main HP Saat Sidang Munarman Picu Protes, Hakim Sampai Beri Peringatan

Sidang yang dimulai sekira pukul 09.20 WIB dinyatakan ditutup pukul 10.15 WIB setelah Majelis Hakim mendengar keberatan yang disampaikan Munarman.

Penulis: Bima Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
ISTIMEWA
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan terorisme eks Sekretaris Umum FPI, Munarman pada Rabu (1/12/2021).

Sidang yang dimulai sekira pukul 09.20 WIB dinyatakan ditutup pukul 10.15 WIB setelah Majelis Hakim mendengar keberatan yang disampaikan Munarman dan tim penasihat hukum.

Awalnya, Munarman yang dihadirkan secara virtual dari Rutan Polda Metro Jaya menyampaikan keberatan karena dalam penetapan sidang yang diterima, dia dihadirkan langsung, bukan virtual.

"Penetapannya yang saya terima adalah sidang secara normal, offline, sidang biasa. Maka saya minta untuk sidang berikutnya dilakukan secara offline," kata Munarman, Rabu (1/12/2021).

Dia juga menyampaikan keberatan karena sidang dimulai siang tadi tidak menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seluruh saksi pada tingkat penyidikan dari JPU.

Ketiadaan salinan BAP seluruh saksi dari JPU ini menghambat dia dan tim penasihat hukum melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Saya sangat berkepentingan dengan perkara ini untuk pembelaan diri saya. Karena kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya, tidak sesuai dengan kenyataan diri saya," ujarnya.

Baca juga: Munarman Didakwa 3 Pasal dalam Kasus Terorisme

Tidak hanya Munarman, anggota tim penasihat hukum yang hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim.

Anggota tim penasihat hukum Munarman, Aziz Yanuar mengatakan bila belum diterimanya salinan BAP seluruh saksi bertentangan dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved