PSI Usul Buat Pansus, PDI: Ngapain? Sudah Jelas Enggak Ada Manfaat Sumur Resapan

Terlebih, anggaran program sumur resapan tahun 2022 mendatang dalam APBD DKI Jakarta sudah dicoret oleh DPRD DKI Jakarta.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
Ammas Furqon Hakim/Tribun Jakarta
Sumur resapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, jebol pada Rabu (8/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta kompak menginisiasi interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal anggaran Formula E, namun tidak untuk proyek sumur resapan Anies.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak keras usulan PSI soal pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut masalah sumur resapan yang belakangan menjadi sorotan.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai, DPRD tak perlu repot-repot membuat pansus karena program sumur resapan dinilainya tidak efektif dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota.

"Ngapain bikin pansus? Kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu tidak ada," ucapnya, Kamis (16/12/2021).

"Kalau buat pansus itu kan ada hal yang mau kita perdalam. Kalau sumur resapan ini kan sudah tahu (tidak ada manfaatnya)," sambungnya.

Baca juga: Proyek Sumur Resapan Anies Resahkan Warga, PSI Usulkan Pembentukan Pansus

Baca juga: Sumur Resapan Dinilai Banyak Masalah, PSI Usulkan Bentuk Pansus, Wagub Ariza: Belum Perlu 

Untuk itu, Gembong menilai tidak ada urgensi pembentukan pansus sumur resapan.

Terlebih, anggaran program sumur resapan tahun 2022 mendatang dalam APBD DKI Jakarta sudah dicoret oleh DPRD DKI Jakarta.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan melihatnya pansus sumur resapan tidak terlalu urgen untuk kita konsentrasi, karena pada dasarnya bahwa program itu manfaatnya tidak maksimal," ujarnya saat dihubungi.

Baca juga: Fakta Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan: Disebut Sengaja Mondar-mandir hingga Reaksi Wagub

Baca juga: Bela Lurah Lebak Bulus soal Sumur Resapan Amblas, Wagub Minta PSI Bantu Pemprov Atasi Banjir

Dengan dicoretnya alokasi anggaran sumur resapan, maka salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir itu tak akan lagi dijalankan lagi tahun depan.

Untuk itu, Gembong menilai DPRD tidak perlu lagi membentuk pansus sumur resapan.

"Prinsipnya rakyat Jakarta sudah tahu bahwa sumurbresapan banyak yang tidak sesuai. Kedua, dikerjakan asal-asalan, dan ketiga manfaatnya tidak maksimal," kata Gembong.

"Ya kalau kita sudah tahu itu semua, apa yang mau kita perdalam lagi?" sambungnya.

Baca juga: PDIP dan PSI DPRD DKI Masih Ingin Gulirkan Interpelasi Formula E, NasDem Beda Sikap

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan.

Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat yang diterima PSI terkait salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di ibu kota ini.

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga ada yang mengancam keselamatan pengguna jalan," ucap politisi PSI Justin Adrian, Rabu (15/12/2021).

Banyaknya masalah yang ditimbulkan dari sumur Anies Baswedan ini pun disebutnya harus diusut tuntas.

Baca juga: DKI Terapkan PPKM Level 1 Selama Nataru, Anies Beri Penjelasan: Kita Jalankan Semua Urutannya

Pasalnya, alokasi anggaran untuk program sumur resapan mencapai Rp411 miliar pada 2021 ini.

"Sumur Anies empat ratus miliar malah resahkan warga," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menilai, Anies cs tidak terbuka soal pembuatan sumur resapan ini.

Sebab, DPRD DKI tidak pernah diperlihatkan data lokasi pembangunan sumur resapan yang dibuat mas Anies.

Baca juga: Varian Omricon Mengancam Dunia, Warga Asal 11 Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Ia pun menuding Anies menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kamo terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik, karena tahun ini titiknya sangat banyak," kata dia.

"Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," sambungnya menjelaskan.

Dengan pembentukan Pansus sumur resapan, diharapkan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dapat diselesaikan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada warga ibu kota.

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini," tuturnya.

"Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar ini," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Polemik Program Sumur Resapan, DPRD Minta Anies Maksimalkan Normalisasi & Tanggul Guna Atasi Banjir

Program sumur resapan buatan Gubernur Anies Baswedan belakangan memang menjadi sorotan.

Bukannya mengurangi banjir, pembuatan sumur resapan justru dianggap bikin resah warga lantaran dalam proses pembangunannya justru merusak jalan.

Bahkan, mobil milik Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka sempat terperosok masuk ke dalam sumur resapan yang ambles di Lebak Bulus, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved