Program Normalisasi Sungai Mangkrak, PDIP: 4 Tahun Kita Cuma Berdebat Soal Istilah

Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, Kebayoran Baru - Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan saat konpers catatan kritis akhir tahun Fraksi PDIP terhadap kinerja Gubernur Anies yang diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono pun menilai, Gubernur Anies Baswedan minim eksekusi dalam menjalankan program pengendalian banjir ini.

"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, berdebat soal istilah, mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi, apapun itu, dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," ucapnya, Selasa (21/12/2021).

Bahkan Gembong menyebut, program normalisasi sungai ini sudah tidak lagi dikerjakan Anies sejak 2018 lalu.

Baca juga: Program OK OCE Baru Cetak 6.000 UMKM, PDIP: Anies Jago Mengolah Kata

Padahal, target keseluruhan normalisasi mencapai 33,69 kilometer.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021) (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

"Hingga tahun 2017 sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 km yang berhasil dinormalisasi, setelah itu penanggulangan banjir mandek. Normalisasi sungai nol kilometer," ujarnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir melalui program gerebek lumpur dan menanam pohon di bantaran sungai pun dinilai belum cukup.

Fraksi PDIP juga menyoroti program sumur resapan yang dibuat di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Meski mengadopsi program yang dibuat di era Gubernur Joko Widodo, namun Gembong menilai, eksekusi yang dilakukan Anies salah kaprah.

Baca juga: Program OK OCE Baru Cetak 6.000 UMKM, PDIP: Anies Jago Mengolah Kata

Pembuatan sumur resapan pun dinilai tidak efektif dan malah merusak fasilitas umum.

"Program ganjil nol besar. Penanggulangan banjir nol, karena sunatullahnya air datang dari langit lalu dimasukan ke dalam perut bumi. Cuma caranya yang agak membingungkan," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved