Breaking News:

Ketua DPD Golkar Buka Suara Soal 2 Pejabat Depok Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah

Penipuan jual beli tanah di Kota Depok yang dialami mantan Direktur BAIS, Mayjen (purn) TNI, Emack Syadzily, kini telah memasuki babak babak baru.

Kompas.com/istimewa
Farabi El Fouz, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Depok. Farabi angkat bicara menyusul penangkapan NU, kader Golkar sekaligus DPRD Kota Depok yang menjadi tersangka mafia tanah 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Penipuan jual beli tanah di Kota Depok yang dialami oleh seorang mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mayjen (purn) TNI, Emack Syadzily, kini telah memasuki babak baru.

Direktorat Tindak Pidana Umum (DITTIPIDUM) Bareskrim Polri, telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dari kasus sengketa jual beli tanah ini.

Keempat orang yang ditetapkan tersangka ialah berinisial NU, BA, HA ,dan EH.

Untuk informasi, EH disebut-disebut berstatus pejabat di Kota Depok dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan saat ini, NU merupakan anggota DPRD Kota Depok dari Partai Golkar, sementara dua lainnya merupakan warga sipil.

Penetapan seluruh tersangka ini ini tertuang dalam surat bernomor B/55a/XII/2021/DITTIPIDUM tertanggal 27 Desember 2021. Keempatnya dijerat Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik dan/atau penipuan atau penggelapan dan pertolongan jahat.

Baca juga: Terkenal Karena Bagi-Bagi Uang, Baim Wong Murka Dicatut Penipuan Give Away: Korban Sampai Bawa Tas

Baca juga: Demi Temui Kasir Viral yang Gagalkan Penipuan, Baim Wong Rela Keramas & Gosok Gigi di Pinggir Jalan

Ketua DPD Golkar Komentari Penetapan Tersangka NU

Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz, mengatakan bahwa ketika kasus itu bergulir, NU belum menjabat sebagai anggota DPRD.

“Saat kejadian kan belum jadi anggota dewan kan, sebagai staf kelurahan. Saya rasa saya tidak berhak memberikan keterangan tentang itu. Saya bukan orang kelurahan kan,” jelasnya dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/1/2022).

Namun demikian sebagai status NU yang merupakan Kader Partai Golkar, Farabi mengatakan pihaknya akan mendorong NU untuk mentaati proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Minta Uang Buat Penggalangan Dana, Ternyata Modus Penipuan: Ini Faktanya

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved