Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Reformasi Birokrasi Bagi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

TRIBUNJAKARTA.COM - Seketaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Imran meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi.

Menurutnya, upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Imran menjelaskan, signifikasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi ini perlu di kembangkan agar bisa mampu untuk memasuki Era Society 5.0.

"Kalau ini bisa berjalan dengan lancar era ini harus didukung oleh bagaimana pengaturan yang jelas dan tentunya harus dilaksanakan dengan system birokrasi itu yang sesederhana mungkin, yang sesimpel mungkin, sehingga itu tidak menghambat didalam pencapaian target-target maupun dalam pelaksanaan transformasi menuju 5.0 ini," kata Imran dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Awal Background Study Pemerintahan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan rencana reformasi birokrasi menuju 5.0, Imran menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo begitu gencar untuk pengaturan reformasi birokrasi ini.

"Presiden sampai beberapa kali mengucapkan bahwa sangat menginginkan birokrasi itu cepat, apakah itu didalam melayani? Apakah itu didalam memberikan perijinan?. Sebab ini menjadi kunci dari pelaksanaan reformasi yang ada di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Gelar Rakor Badan Layanan Umum Daerah, Kemendagri Harap Bisa Ciptakan Lulusan SMK yang Berkompeten

"Presiden menyampaikan kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi. Begitu saya lihat di daerah tidak effisien atau effektif saya pastikan akan saya pakas, copot pejabatnya," ucapnya.

Untuk itu, Imran menekankan bahwa komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Indonesia baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota.

"Kalau kita lihat reformasi birokrasi ini itu sering kali dikatakan lambat sering kali dikatakan menghambat. Reformasi birokrasi ini adalah untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada selama ini," ujarnya.

Ia menambahkan untuk kedepannya birokrasi itu tidak hanya sekedar membuat program kegiataan, atau hanya mengawal terkait output dengan pelaksana program dan kegiatan.

Namun, birokrasi kedepan itu harus mampu menjamin bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan itu mencapai sasaran, mencapai target, dan harus bisa dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: Kemendagri: Pentingnya Revolusi Mental dalam Menghadapi Era Milenial

"Ini yang saya fikir menjadi pekerjaan kita, pekerjaan bersama kita kedepan bagaimana merubah saveform birokrasi itu menjadi savefrom yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat."

"Dan reformasi birokrasi ini kita harap kedepan akan mendorong pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta birokrasi itu yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat," tutupnya.