Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara, PDIP Menyindir: Seolah Berpihak ke Rakyat Kecil

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih tanah Kampung Akuarium, Jakarta Utara untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, sikap orang nomor satu di DKI itu seolah-olah memihak pada rakyat kecil.

Padahal pada faktanya sejumlah program Anies tak menyentuh rakyat kecil.

"Apa nggak sebaliknya? apa nggak sebaliknya yang dilakukan, karena kan selama ini mereka hanya seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil. Karena faktanya kan dalam eksekusi program tidak ada yang menyentuh rakyat kecil," ucapnya kepada awak media, Senin (14/3/2022).

Sebagai contoh, ia menyebut program hunian DP 0 rupiah. Harga perunit yang ditawarkan dirasa Politisi PDIP ini cukup mahal dan tak berpihak pada rakyat kecil.

Baca juga: Pernah Digusur Ahok, Tanah Kampung Akuarium Dibawa Gubernur Anies ke IKN Nusantara

"Contohnya DP 0 rupiah dengan angka Rp400 juta itu. Apakah itu berpihak pada rakyat kecil misalkan?," lanjutnya.

Sementara itu, untuk kasus Kampung Akuarium pun demikian.

Ia menuturkan Kampung Akuarium dulunya akan dikembalikan oleh pemerintahan dan bakal difungsikan kembali sesuai peruntukannya.

"Dulu itu permukiman warga, dilakukan penggusuran (kemudian) ditempatkan di rumah susun penghuninya dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu untuk heritage. Ceritanya seperti itu. Lah sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan supaya keberpihakan Anies ke rakyat seolah-olah kan gitu," jelasnya.

Menurutnya penyulapan yang dilakukan Anies ini melanggar aturan yang ada. Sehingga ia mewanti-wanti agar nantinya IKN tak terbawa kearah yang sama lantaran sikap manis Anies yang seolah-olah merangkul rakyat kecil.

Baca juga: Mas Anies Bayar Tuntas Janjinya, Warga Kampung Akuarium Kini Tak Lagi Begadang Pegang Besi Tenda

"Padahal berpihak tapi melanggar aturan. Jangan sampai nanti IKN terbawa kepada psikologi seperti itu, seolah-olah berpihak tapi melanggar aturan kan ga boleh juga. IKN jangan sampai bawa-bawa faktor psikologis seperti itu," tandasnya.

Tanah Kampung Akuarium Dibawa Gubernur Anies ke IKN Nusantara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tanah Kampung Akuarium, Jakarta Utara untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini diungkapkan Anies Baswedan dalam unggahannya di instagram pribadinya (@aniesbaswedan).

Dalam unggahan itu, Anies mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan emak-emak tengah mencangkul tanah Kampung Akuarium.

"Pagi ini, rakyat kebanyakan yaitu ibu-ibu warga Kampung Aquarium, di pesisir Jakarta Utara mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN," tulis Anies dalam unggahannya itu, Senin (14/3/2022).

Orang nomor satu di DKI ini menjelaskan, tanah di Kampung Akuarium dipilih sebagai simbol dan harapan agar pembangunan IKN tidak mengabaikan rakyat kecil.

Baca juga: Lembaran Pahit Hidup Musdalifah, 5 Tahun Tidur Beralas Puing & Gigitan Tikus di Kampung Akuarium

Menurutnya, warga Kampung Akuarium ini adalah gambaran rakyat kecil yang tergusur, namun bisa kembali menata hidup mereka lagi.

Sebagaimana diketahui, Kampung Akuarium dulu pernah digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada 2016 lalu.

Namun, kampung yang berada di pesisir utara itu dibangun dan ditatap kembali oleh Gubernur Anies Baswedan lewat proyek Kampung Susun Akuarium.

"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya kita kepada cita-cita dasar pendirian republik ini, yaitu untuk melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, seluruh gubernur diwajibkan ditugaskan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing ke Kalimantan Timur.

Tanah dan air itu dari berbagai penjuru negeri itu nantinya akan disatukan dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN Nusantara.

Ritual ini juga akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.