Panas Gubernur Anies Dibilang 5 Tahun Cuma Kerja Kosmetik, Wagub Ariza Tantang PSI Keliling Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menantang PSI untuk berkeliling ibu kota melihat perkembangan Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Pertama terkait keterbukaan anggaran, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun dinilai tertutup.
Pasalnya, masyarakat tidak diberikan akses untuk turut mengawasi dan memantau proses penganggaran sampai penggunaan anggaran itu.
Hal ini tentu merupakan kemunduran bagi Pemprov DKI yang sebelumnya berani buka-bukaan di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
"Sejak zaman pak Anies kita sangat kesulitan untuk memantau anggaran. Pemerintah gubernur sebelumnya, kita mudah untuk mengakses suatu web anggaran. Bahkan, ketika anggaran itu masih dalam bentuk mentah," kata dia.
"Tentunya ini suatu kemunduran bagi Pemprov DKI," sambungnya.
Kemudian, soal program penanganan banjir di mana Anies dinilai justru menghambat rencana normalisasi atau naturalisasi sungai yang sudah disusun pemerintah pusat.
Baca juga: Bukan Anies, Dishub Ungkap Integrasi Tarif Transportasi Umum DKI Ternyata Perintah Presiden Jokowi
Sebab, Anies tak kunjung melakukan pembebasan lahan sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak bisa melakukan normalisasi sungai.
Ketiga, terkait program unggulan Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye dulu, yaitu rumah DP 0 Rupiah.
Dari target 250 ribu unit rumah yang dijanjikan, sampai saat ini Anies hanya mampu membangun 1.500 unit saja.
Keempat soal pembangunan LRT Jakarta yang justru mandek dan saat ini baru bisa melayani rute Kelapa Gading-Velodrome.
"Pembangunan LRT di jamannya pak Anies bisa dibilang mandek. Padahal, LRT ini adalah program yang sangat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018," tuturnya.
Baca juga: Pernyataan Jubir KPK, Buka Peluang Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Formula E
Terakhir ialah OK OCE yang semasa kampanye dulu digadang-gadang Anies sebagai program unggulan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan perekonomian warga Jakarta.
Dari janji 200 ribu UMKM yang akan difasilitasi permodalan, sampai saat ini targetnya baru mencapai 6.000 UMKM.
Padahal, Anies cukup getol mempromosikan program ini kepada masyarakat di awal kepemimpinannya.
"Dari lima hal ini, kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan," ucap William.
"Ini hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan," tambahnya menjelaskan.
