Pastor John Minta Kursi Wagub Papua Segera Diisi, Ini Alasannya

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Pastor John Jonga meminta agar kursi Wakil Gubernur Papua segera diisi.

TRIBUN-PAPUA.COM
ILUSTRASI mencari Pengganti Wagub Papua, Klemen Tinal. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Pastor John Jonga meminta agar kursi Wakil Gubernur Papua segera diisi. 

Albertus menuturkan, dari hasil survei juga ditemukan bahwa sosok wakil gubernur Papua yang diinginkan masyarakat adalah sebanyak 73,7 persen menginginkan sosok yang berasal dari kalangan sipil, bukan mantan atau pensiunan anggota Polri/TNI dan sebanyak 4,7 persen menginginkan sosok dari kalangan Polri/TNI. Sementara sebanyak 10,4 tidak mempermasalahkan latar belakang wakil gubernur Papua, dan sebanyak 11,2 persen tidak menjawab. 

Dari hasil survei juga didapati preferensi masyarakat Papua ketika diminta memilih nama-nama yang paling tepat dan sangat membantu Gubernur Lukas Enembe sebagai wakilnya.

"Dengan pertanyaan terbuka, maka nama Ketua DPD Hanura dan juga menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya menjadi pilihan yang terbanyak untuk menduduki posisi wagub Papua, dan dipilih sebanyak 34,8 persen," ungkapnya. 

Lalu, tambah dia, Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda dipilih sebanyak 12,3 persen dan adik almarhum Klemen Tinal, Fernando Yansen Tinal (anggota DPRP Papua) dipilih sebanyak 8,2 persen, Paskalis Kossay (kader Partai Golkar) 7,3 persen, Ones Pahabol (mantan Bupati Yahukimo/kader Partai Golkar). 

Kemudian, Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom dipilih sebanyak 7,1 persen , dan Paulus Waterpauw (Deputi BNPP) 5,3 persen, dan John Tabo yang kini menjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dipilih sebanyak 4,6 persen. Yang tidak menjawab sebanyak  20,4 persen. 

Albertus mengungkapkan, tingginya keterpilihan Kenius Kogoya sebanyak 34,8 persen lantaran dia masih muda, berpengalaman dan putra asli Papua. 

"Kenius Kogoya itu masih muda, punya banyak pengalaman, dan asli Papua. Semntara tokoh-tokoh yang lain, ada juga  yang dari Papua Barat," kata Albertus. 

Sebelumnya juga, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kursi Wakil Gubernur Papua harus segera diisi, jangan sampai dibiarkan kosong. Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan biarkan kursi Wagub Papua kosong. Karena bagaimanapun, Gubernur butuh wakilnya untuk menjalankan tugas yang sangat berat di Papua," kata Ujang saat dihubungi.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved