Sebut Interpelasi Formula E Kali Ini Beda, Gembong PDIP: Saya Tinggal Menuntut Kesadaran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kian mantap menggulirkan lagi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan interpelasi saat ini berbeda dengan sebelumnya.

Meski sempat ditunda atau skors, menurut Gembong, interpelasi ini lebih mengedepankan kesadaran fraksi saja.

"Interpelasi sekarang berbeda dengan interpelasi yang digagas kemarin. Kenapa berbeda? Karena saya sekarang tinggal menuntut kesadaran masing-masing pimpinan parpol, pimpinan fraksi untuk mencermati dari apa yang sekarang terjadi," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/4/2022).

Saat ini, pihaknya enggak untuk melakukan 'lobi-lobi' dan menunggu kesadaran saja.

"Saya nggak mau melakukan lobi. Ya sudah menunggu kesadaran mereka saja. Jadi saya gak mau lobi-lobian, beda, makanya saya katakan ini berbeda dengan yang awal kita ajukan," sambungnya.

Mantap Gulirkan Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Saya Akan Agendakan Di Bamus untuk Dilanjutkan

Langkah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menggulirkan lagi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E kian serius.

Baca juga: Tegas Ketua DPRD DKI Ngotot Interpelasi Gubernur Anies: Kalau Enggak Bener, Emang Dia Siapa

Ia mengatakan bakal mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah (Bamus) agar Rapat Paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan.

Sebab, selama ini pihaknya hanya melakukan skor atau penundaan terhadap interpelasi Formula E.

"Nah di sini saya kan skors, pada saat itu saya skors dan saya akan agendakan di bamus lagi untuk dilanjutkan. Saya akan cabut skors itu. Di sini 33 orang," katanya di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/4/2022).

Menurutnya interpelasi yang digulirkan bukan untuk menjegal Formula E, namun untuk mengetahui aliran dana Rp560 miliar yang berasal dari APBD DKI.

Politisi PDIP ini berharap pandangan dari 7 fraksi yang menolak interpelasi dapat berubah pikiran.

"Mudah-mudahan teman-teman di 7 fraksi itu ada pemikiran yang berubah sebagaimana fungsi dewan, karena bukan apa-apa, kita punya fungsi seperti itu mempertanyakan hak kita, ada audit BPK loh , itulah terjadi interpelasi. Bukan sekonyong-konyong tiba-tiba ada interpelasi, engga. Ini yang akan kita pertanyakan kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga gak boleh paranoid. Hadir dong," imbuhnya.