Wali Kota Depok Digugat DPRD
Program KDS Walkot Depok Dinilai Tak Transparan, DPRD: Saya Sudah Cek Makanya Berani Bicara Ini
Babai menuturkan, pihaknya menemukan tidak ada koordinasi di lapangan terkait program KDS ini.
Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, menilai tidak adanya tranparansi dalam program Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Sekedar informasi, program KDS yang dinilai tidak tepat sasaran ini tengah menjadi polemik selama beberapa waktu belakangan ini di Kota Depok.
Bahkan, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depk menyampaikan mosi tidak percaya pada Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
"Penerima kartu itu sendiri pun tidak transparan, penetapan koordinator tidak transparan, siapa mereka?" jelas Babai dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/5/2022).
Baca juga: DPRD Bakal Interpelasi Wali Kota Buntut Kisruh Kartu Depok Sejahtera: Ini Bukan Program Pribadi
• Awalnya Tak Boleh Ada Kegiatan Politik di JIS, Kini Wagub DKI Sudah Berubah Pikiran: Kampanye Boleh
Babai menuturkan, pihaknya menemukan tidak ada koordinasi di lapangan terkait program KDS ini.
"Apakah mereka tahu dalam lingkup satu kelurahan itu, ketika mereka menetapkan penerima itu tanpa ada koordinasi dengan RT, RW, lurah, saya sudah kroscek makanya berani berbicara seperti ini," jelas Babai.
Lebih lanjut, Babai berujar program KDS ini telah berjalan sejak September 2021 silam.
Namun demikian, Babai mengklaim pihaknya mendapat laporan dari sejumlah pengurus lingkungan yang menyatakan tak pernah ada sosialiasi program KDS ini.
"Program ini telah berjalan sejak September 2021. Ternyata kata RT, RW, mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah dilibatkan dalam penetapan penerima KDS," pungkasnya.
