Wali Kota Depok Digugat DPRD

Program KDS Walkot Depok Dinilai Tak Transparan, DPRD: Saya Sudah Cek Makanya Berani Bicara Ini

Babai menuturkan, pihaknya menemukan tidak ada koordinasi di lapangan terkait program KDS ini.

TribunnewsDepok.com/Vini Rizki Amelia
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaemi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, menilai tidak adanya tranparansi dalam program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Sekedar informasi, program KDS yang dinilai tidak tepat sasaran ini tengah menjadi polemik selama beberapa waktu belakangan ini di Kota Depok.

Bahkan, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depk menyampaikan mosi tidak percaya pada Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

"Penerima kartu itu sendiri pun tidak transparan, penetapan koordinator tidak transparan, siapa mereka?" jelas Babai dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: DPRD Bakal Interpelasi Wali Kota Buntut Kisruh Kartu Depok Sejahtera: Ini Bukan Program Pribadi

Awalnya Tak Boleh Ada Kegiatan Politik di JIS, Kini Wagub DKI Sudah Berubah Pikiran: Kampanye Boleh

Babai menuturkan, pihaknya menemukan tidak ada koordinasi di lapangan terkait program KDS ini.

"Apakah mereka tahu dalam lingkup satu kelurahan itu, ketika mereka menetapkan penerima itu tanpa ada koordinasi dengan RT, RW, lurah, saya sudah kroscek makanya berani berbicara seperti ini," jelas Babai.

Wali Kota Depok Mohammad Idris yang digugat mosi tidak percaya oleh 38 Anggota DPRD gara-gara Kartu Depok Sejahtera (KDS). Sebelum ini, Mohammad Idris pernah membuat sederet kontroversi selama dirinya menjabat Wali Kota Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris yang digugat mosi tidak percaya oleh 38 Anggota DPRD gara-gara Kartu Depok Sejahtera (KDS). Sebelum ini, Mohammad Idris pernah membuat sederet kontroversi selama dirinya menjabat Wali Kota Depok. (Kolase Tribun Jakarta/Youtube Pemkot Depok)

Lebih lanjut, Babai berujar program KDS ini telah berjalan sejak September 2021 silam.

Namun demikian, Babai mengklaim pihaknya mendapat laporan dari sejumlah pengurus lingkungan yang menyatakan tak pernah ada sosialiasi program KDS ini.

"Program ini telah berjalan sejak September 2021. Ternyata kata RT, RW, mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah dilibatkan dalam penetapan penerima KDS," pungkasnya.

 
 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved