Wakil Ketua DPRD Kritisi Polemik Parkiran RSU Tangsel: Pemkot Kalah dengan Ormas

Alin, panggilan karibnya, menyatakan bahwa Pemerintah Kota atau Pemkot Tangsel telah kalah dari ormas.

Tribun Jakarta
Kolase foto Wakil ketua DPRD Tangsel Li Claudia Chandra dengan RSU Tangsel. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Polemik parkiran Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan (Tangsel) yang dikuasai organisasi masyarakat (ormas) menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra.

Alin, panggilan karibnya, menyatakan bahwa Pemerintah Kota atau Pemkot Tangsel telah kalah dari ormas.

Seperti diberitakan TrbunJakarta.com sebelumnya, lahan parkir RSU Tangsel dikelola oleh ormas selama beberapa tahun terakhir.

Mereka menarik pungutan sebesar Rp 3 ribu untuk pengendara motor dan Rp 5 ribu untuk pengendara mobil.

Pungutan tersebut pun tidak menjadi retribusi untuk Pemkot melainkan masuk ke pendapatan si ormas.

Baca juga: Nada Tinggi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan Bicara Parkiran RSU Tangsel yang Dikelola Ormas

"Pertama  adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kalah dengan ormas. Aturan dalam hal ini Perda telah di kalahkan oleh ormas dan ini memalukan sekali karena terjadi sudah cukup lama," ujar Alin kepada TribunJakarta.com, Selasa (17/5/2022).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Tangsel itu juga mengatakan, seharusnya fasilitas kesehatan pelat merah menghasilkan retribusi dari lahan parkirnya.

Li Claudia Chandra, KEtua DPC Gerindra Tangsel.
Li Claudia Chandra, KEtua DPC Gerindra Tangsel. (Istimewa)

Pemasukan dari retribusi kepada pemkot kemudian digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kedua adalah kerugian bagi masyarakat Tangsel karena retribusi yang harusnya kembali kemasyarakat dalam bentuk pembangunan akan berkurang akibat pendapatan daerah berkurang," ujar Alin.

Tidak ada jalan lain, Alin menegaskan Pemkot Tangsel harus menjalankan amanat Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

"Ketiga, Pemerintah Kota Kalau mau PAD-nya bertambah dan harga diri Pemkot ada di mata masyarakat, laksanakan Perda retribusi perparkiran sesuai peraturan yang berlaku," kata Alin.

"Pemkot tidak boleh kalah oleh ormas atau individu, Pemkot punya aparat penegak hukum. Tinggal mau atau tidak wali kota mengambil tindakan," pungkasnya.

Nada Tinggi Pilar

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menanggapi dengan nada tinggi saat ditanya soal pengelolaan parkir RSU Tangsel yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Pamulang itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved