Wagub Ariza: Mudah-Mudahan 3 Tahun Kedepan Jakarta Punya Tempat Pengelolaan Sampah Modern
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membanggakan pembangunan ITF di Jakarta. Ia berharap 3 tahun ke depan Jakarta punta pengelolaan sampah modern.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Parahnya, ITF Sunter kini ditinggalkan investor. Di mana, PT Fortum Finlandia telah mengundurkan diri, padahal mereka telah mendirikan perusahaan patungan dengan PT Jakpro bernama PT Jakarta Solusi Lestari untuk menggarap ITF Sunter senilai 340 juta dollar AS atau Rp 5,2 triliun.
Baca juga: Anies Banggakan JIS tapi Abaikan ITF, Pengamat: Tak Ada Kemauan Gubernur Tangani Sampah di Jakarta
Sayangnya hingga hari ini investor baru belum jua didapatkan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.
"Kalau untuk yang Sunter masih pencarian mitra, untuk saat ini masih berproses," katanya kepada awak media, Kamis (23/6/2022).
Anak buah Gubernur Anies ini mengklaim pembangunan ITF Sunter bakal tetap berjalan dan berproses.
Sehingga di akhir masa jabatan Anies diharapkan telah hadir investor baru.
"Kalau bangun mudah-mudahan sudah ada komitmennya saja dulu dari calon mitra bangunnya di Sunter. Kita harapkan kalau bisa di akhir bulan September dan diawal bulan November sudah ada mitra baru dari PT ada dari Jakpro untuk membangun ITF Sunter," pungkasnya.
Jakpro: Rp1,2 T Merupakan Bunga Pinjaman
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto ungkap alasan dibalik bengkaknya biaya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara dari Rp4 triliun menjadi Rp5,2 triliun.
Hal ini dibeberkannya dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI terkait pengelolaan sampah yang berlangsung pada Senin (24/5/2022) kemarin.
"Pertama, pengajuan pinjaman kita waktu SMI (PT SMI). Kita ajukan SMI nilai Rp4 T. Bunga yang kita bayarkan melalui Pemprov ke SMI sekitar Rp 1,2 triliun. Jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp5,2 triliun, karena ini pinjaman komersial melalui SMI yang dulu di banggar tidak diterima," katanya.
Baca juga: Proyek ITF Mangkrak, Pengamat Singgung Kemauan Politik dan Adanya Dugaan Unsur Kesengajaan
Secara singkat, penambahan biaya ini lantaran pembayaran bunga yang ada yakni sebesar Rp1,2 triliun.
Padahal dalam RAPBD 2022, Jakpro mengajukan persetujuan dana pinjaman ke pihak DPRD DKI sebesar Rp4 triliun.
"Ini sebenarnya di luar perjanjian yang dilakukan dengan Fortum (PT Fortum Finlandia), sehingga mereka mundur dan mereka akuisisi dari keseluruhan,"
"Sekarang kita bebas pilih mitra siapapun, kita waktu itu tidak pilih mitra tapi melalui pinjaman menggunakan SMI yang kita masalahkan, jadi problematika tidak berjalannya ini," paparnya.
