Pelecehan Penumpang Angkot

Rencana Regulasi Pencegahan Pelecehan Seksual di Angkot Diterapkan setelah Fasilitas Penunjang Siap

Selain itu, ke depannya Pemprov DKI Jakarta bakal menghadirkan teknologi baru yakni Quick Response Code, di angkot dan transportasi publik lainnya.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Deretan angkot mikrolet mengantre menunggu penumpang di terminal bayangan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (2/9/2014). Pada Senin (11/7/2022), Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan pihaknya segera mengeluarkan kebijakan pemisahan penumpang pria dan wanita di dalam angkot. Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi tindakan pelecehan di angkutan umum yang belakangan marak terjadi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal terapkan rencana regulasi untuk mencegah pelecehan seksual di angkot (angkutan kota) saat fasilitas penunjang siap.

Diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menyiapkan beberapa regulasi yang bakal dibuat sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di angkot dan transportasi publik.

Di antaranya dengan menyiapkan stiker informasi nomor darurat hingga penyediaan kamera CCTV di angkot.

Sayangnya, rencana ini baru bisa diterapkan Pemprov DKI Jakarta saat semua kesiapan fasilitas tersebut terpenuhi.

Hal ini diungkap Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat berada di Rusun Tanah Tinggi pada Kamis (14/7/2022).

"Tentu menunggu menyiapkan stiker dan lain sebagainya, setelah itu kami akan sampaikan untuk pentunjuk pelaksanaan," ujar Syafrin.

Baca juga: PKS dan Emak-Emak Kompak, Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Angkot Beda Gender,

Selain itu, ke depannya Pemprov DKI Jakarta bakal menghadirkan teknologi baru yakni Quick Response Code, di angkot dan transportasi publik lainnya.

Teknologi ini dilengkapi dengan sistem baru, di mana msyarakat bakal dapat mengetahui siapa yang naik angkot saat para penumpang melakukan pembayaran.

"Itu secara bertahap kita akan diimplementasikan," jelasnya.

Penumpang menaiki angkot yang melintas di Jalan R. E. Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (12/7/2022). Ami, salah satu penumpang angkot setuju dengan peraturan pemisahan penumpang laki dan perempuan.
Penumpang menaiki angkot yang melintas di Jalan R. E. Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (12/7/2022). Ami, salah satu penumpang angkot setuju dengan peraturan pemisahan penumpang laki dan perempuan. (Gerald Leonardo Agustino/TribunJakarta.com)

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatalkan rencana pemisahan penumpang pria dan wanita di dalam angkutan kota atau angkot.

Kendati begitu, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ada beberapa regulasi yang bakal dibuat sebagai bentuk mitigasi guna meminimalisir atau bahkan meniadakan tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di angkot dan transportasi publik.

"Oleh sebab itu, saat ini Dishub DKI Jakarta akan membuat regulasi komperhensif untuk angkot dan transportasi publik di Jakarta," ucapnya kepada awak media, Rabu (13/7/2022).

Dari enam poin yang disebutkannya, satu diantaranya mengkaji lanjut ide terkait angkot atau mikrotrans khusus perempuan.

Baca juga: 8 Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2022, Ini Jadwal, Syarat dan Mekanismenya

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved