Pimpinan DPRD Dukung Buruh Geruduk Balai Kota: Siapa Tahu Anies Mau Banding UMP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani demo di kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/7/2022) besok.

Menurutnya, suara para buruh bisa berpengaruh terhadap keputusan Gubernur Anies Baswedan soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp4,6 juta.

Pasalnya, Gubernur Anies Baswedan hingga kini belum mengambil keputusan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Siapa tahu dengan aspirasi buruh yang demo banding itu tinggi (banyak orang), terus akhirnya pak Anies banding juga. Itu kan usaha," ujarnya di Balai Kota, Selasa (19/7/2022).

Walau demikian, ia mengingatkan Gubernur Anies Baswedan dan jajaran untuk lebih dulu mempelajari putusan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Minta Gubernur Anies Tak Asal Ajukan Banding Soal UMP 2022

"Mengapa PTUN itu menyetujui ya mungkin ini diinvestigasi dulu," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan keputusan yang akan diambil Anies nantinya bisa tetap menguntungkan para buruh, namun tak merugikan pengusaha.

"Kami beri saran agar langkah yang diambil Pemprov itu yang terbaik, dipertimbangkan karena ini nasib buruh," kata dia.

"Siapa pun enggak mau ya sudah dinaikkan terus diturunkan lagi. Kita maunya naik ya kan," sambungnya.

Besok Buruh Demo di Balai Kota

Sejumlah aliansi buruh berencana menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota pada Rabu (20/7/2022) besok.

Mereka mendatangi Balai Kota untuk meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,6 juta.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengajak seluruh aliansi buruh untuk bergerak menyuarakan aksi penolakan penurunan UMP DKI 2022.

"Kami menolak putusan PTUN DKI Jakarta perihal gugatan Apindo terhadap SK Gubernur Nomor 1517 tentang UMP DKI Jakarta 2022," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/7/2022).