Kontroversi ACT
Izin ACT Tak Kunjung Dicabut Pemprov DKI, Wagub Ariza Ungkap Penyebabnya: Kita Kerja dengan Aturan
Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan izin kegiatan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang lama dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan izin kegiatan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang lama dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta.
Padahal orang nomor dua di DKI ini sempat mengatakan izin kegiatan lembaga ACT secara otomatis bakal dicabut Pemprov DKI Jakarta, karena izin pengumpulan uang dan barang (PUB) telah dicabut lebih dulu oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI
"Ya kan harus ada proses evaluasi dan semuanya dilihat juga. Nanti akan dikabarin. Pokoknya kita harus bekerja sesuai dengan aturan, ketentuan, tahapannya, harus on the track biar nanti ga minumbulkan masalah," ujarnya di Balai Kota DKI, Kamis (28/7/2022).
Saat ini satuan tugas (satgas) untuk memeriksa izin operasional lembaga ACT pun telah menjalankan tugasnya.
Sehingga dalam waktu dekat, masalah izin kegiatan lembaga ACT ini bisa menemukan titik terang
Baca juga: Polri Resmi Tetapkan 3 Tersangka Kasus ACT: Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, dan Hariyana Hermain
"Sudah dirapatkan sudah sebagainya. InsyaAllah dalam waktu dekat akan kita kabarin ya. Ya kan kalau itu kan sudah ada batasnya siapa yang punya kewenangan wilayah dki dengan wilayah Kemsos kan beda ya, kemsos kan sudah lalukan itu ya, kalau DKI kan izinnya," lanjutanya.
Bahas Izin Operasional ACT, Pemprov DKI Bentuk Tim Satgas
Pemprov DKI Jakarta telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memeriksa izin operasional lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal ini dilakukan buntut dari dugaan penggelapan dana donasi umat yang dilakukan para petinggi lembaga filantropi tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, satgas ini sudah mulai pekerja mengevaluasi dan mengawasi kegiatan ACT.
"Itu masih dengan pembahasan. Sudah dibentuk satgas, sudah dibuat timnya untuk melakukan pengawasan dan pengecekan," ujarnya.
Sebagai informasi, izin kegiatan milik ACT diterbitkan Pemprov DKI lewat surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019.
Informasi yang didapat dari situs resmi ACT, izin tersebut masih berlaku hingga 25 Februari 2024.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Bentuk Tim Satgas Bahas Izin Operasional ACT
Ariza pun memastikan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan tim satgas ACT ini.
