PDIP & PSI Masih Ngotot Interpelasi Anies Baswedan Soal Formula E, Gerindra: Ini Sudah Tak Mungkin!

Setelah itu, pimpinan dewan bakal mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah (Bamus) agar rapat paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan.

"Cuma agendanya kapan belum ketemu. Artinya hari apa, kapannya belum tahu," ungkapnya.

Baca juga: Sulap Sirkuit Formula E Jadi Arena Karnaval, Pemprov DKI Gelar Jakarnaval 2022 14 Agustus Mendatang

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo berharap interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E segera di badan musyawarahkan.

Diketahui, interpelasi Formula E bakal kembali digulirkan meskipun penyelenggaraannya telah berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu.

Kendati begitu, interpelasi jilid II ini masih belum digelar lantaran berdasarkan mekanisme yang ada pimpinan dewan harus mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah (Bamus) lebih dulu, agar rapat paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan.

"Sebenarnya kan diagendakan di Bamus, harapannya dibamus selanjutnya bisa diagendakan. Bamus ke Interplasi kan butuh waktu, secepatnya lebih baik, teman-teman di bamus yang harusnya bisa. Kalau dari kami pengen secepatnya di bamus diagendakan agar proses interpelasi bisa dilaksanakan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (2/8/2022).

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, interpelasi menjadi kunci dari transparasi pendanaan Formula E.

Sehingga pelaksanaanya, kata dia, perlu digelar sebelum masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Tak sampai di situ, untung rugi pihak penyelenggara pun bakal terang menderang dengan hadirnya interpelasi.

Sebab, tujuan dari interpelasi untuk meminta Anies transparansi soal dana APBD yang digunakan.

"Agar acara Formula E soal untung rugi bisa dijelaskan di sana. Pastinya akan ribet ya (bila Anies lengser), niat kita untuk mencari jawaban hal yang menjadi tanda tanya akan susah yang diundang penjelasannya bukan Pak Anies, dan juga yang perlu dipastikan adalah masalah keberlangsungan."

"Kan kita terikat kontrak 3 tahun lagi, dari perspektif anggaran dan lain-lain. apakah Penjabat Gubernur lanjutkan atau tidak kan menjadi penting," pungkasnya.