DPRD Panggil Dinkes DKI Buntut Polemik Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta
Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinkes buntut polemik penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) buntut polemik penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, pemanggilan dilakukan guna meminta penjelasan Dinkes DKI perihal alasan penjenamaan tersebut.
"Terkait perubahan nama ini kan sebetulnya tidak terlalu urgent, dibuat seakan-akan seperti pekerjaan gitu," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/8/2022).
Ima menyebut, sampai saat ini tidak ada gerakan nyata dari Dinkes DKI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Padahal, sebelumnya ada program masyarakat sehat di mana petugas kesehatan turun langsung ke permukiman warga melakukan pengecekan kesehatan.
Baca juga: Penamaan Rumah Sehat Tuai Banyak Kritik, Ariza Masih Setia Jadi Bamper Anies: Tidak Perlu Diributkan
"Jadi dimonitor kalau dia ada penyakit gula, dikasih vitamin. Jadi memang tidak perlu di rumah sakit dulu," ujarnya.
"Dulu ada program untuk masyarakat sehat, nah tapi sekarang sudah nggak jalan lagj," sambungnya.
Bahkan, Ima menilai belum semua rumah sakit bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Oleh karena itu, politikus PDIP ini menilai penjenamaan RSUD jadi Rumah Sehat untuk Jakarta hanya sekedar program ubah nama ala Gubernur Anies Baswedan.
"Sampai sekarang enggak ada gerakan kok, cuma ganti nama. Pak Anies kayak cuma selebrasi saja, tapi yang pentingnya itu enggak pernah dikerjakan," tuturnya.
"Jadi kayak cuma nama gitu, biar booming, biar viral, tetapi dia tidak membenahi apa yang menjadi masalah utamanya gitu," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Pergantian Logo Rumah Sehat Tak Bebankan APBD, Anak Buah Anies Baswedan Pasang Badan: Masih Bertahap
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pemanggilan terhadap Dinkes DKI akan dilakukan pekan depan.
"Kemungkinan minggu depan, mungkin antara Senin atau Selasa depan," kata Ima.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penjemaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Penjemanaan atau umum dikenal dengan istilah branding pada RSUD ini sudah dirancang sejak lama.
Baca juga: Buntut Polemik Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinkes
Di mana, ide gagasan ini sudah mulai dibahas pada tahun 2019 lalu. Namun harus terhenti lantaran adanya pandemi Covid-19.
"2020 mulai awal, mulai kita siapkan langkah-langkahnya lalu muncul pandemi sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan," katanya di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8/2022).
Adapun alasan penjenamaan ini turut dibeberkan oleh eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Selama ini rumah sakit selalu berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga mereka yang sakit bakal datang ke rumah sakit dengan harapan dapat sembuh.
Secara rinci, mereka yang datang ke rumah sakit haruslah mengidap penyakit lebih dulu.
"Nah di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan, karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah," lanjutnya.
Penambahan peran ini pun diakuinya dalam berbagai aspek, yakni aspek promotif dan aspek preventif.
Sehingga datang ke 'Rumah Sehat' untuk menjadi lebih sehat.
"Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit, karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anies turut melakukan penyeragaman logo untuk seluruh rumah sakit se-Jakarta.
Pasalnya selama ini logo rumah sakit berbeda-beda seakan bukan kesatuan.
"Padahal semuanya adalah institusinya pemerintah yang memberi pelayanan kepada seluruh warga, yang warga bisa datang ke mana pun juga. Jadi, satu sisi adalah memperluas aspeknya, dari hanya dua, kuratif, rehabilitatif, ditambah dengan promotif dan preventif. Kemudian menyeragamkan semuanya," pungkasnya.
