Ketua DPD RI Terima Aspirasi Gabungan Aktivis Lintas Elemen Soal Harga BBM hingga Reformasi Polri

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lintas Elemen menyampaikan tiga tuntutan saat menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lintas Elemen menyampaikan tiga tuntutan saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (6/9/2022)   

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi puluhan aktivis dari Gabungan Aktivis Lintas Elemen, pada Selasa (6/9/2022).

Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan dari mulai soal BBM hingga reformasi Polri.

Tuntutan pertama, mereka meminta DPD RI mendukung gerakan rakyat yang menolak kenaikan BBM.

Kedua, membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri dan ketiga, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan investigasi harta kekayaan pejabat dan mengumumkannya kepada publik. 

Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti, menjelaskan jika yang disampaikannya merupakan kegelisahan rakyat pada umumnya. 

"Kami ini merupakan representasi rakyat di daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM direspon oleh gelombang penolakan rakyat di seluruh daerah. Kami meminta agar DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla untuk mendukung gerakan rakyat tersebut," kata Haris.

Dikatakan Haris, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tak dibarengi dengan standing moral untuk hidup prihatin.

"Jokowi seakan memaksa rakyat untuk memikul beban pemerintah dengan mencabut subsidi BBM," kata dia.

Baca juga: LaNyalla Sesalkan Kenaikan Harga BBM: Subsidi Itu Kewajiban Negara

Di sisi lain, para pejabat tak ada yang sama sekali memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup secara sederhana. Mestinya harus dimulai dari memberikan contoh hidup sederhana sebelum memutuskan untuk menaikkan BBM.

"Agar standing moralnya kuat, maka kami mendorong agar dilakukan audit kekayaan harta para pejabat dari pusat hingga daerah dan diumumkan kepada publik. Kami mendesak Jokowi membentuk tim audit investigasi harta dan kekayaan para pejabat. Kami meminta Ketua DPD RI menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi," pinta Haris. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved