PSI Tolak Raperda P2APBD 2021 Gubernur Anies, Wakil Ketua DPRD DKI: Mestinya Dikatakan Saat Banggar

Bahkan, BPK menemukan fakta baru bahwa Pemprov DKI masih kurang bayar commitment fee Formula E sebesar Rp90,7 miliar.

Hal ini pun dinilai sangat mengagetkan sebab selama ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E tak pernah menyinggung soal kurang bayar ini.

Jakpro pun selama ini selalu menyatakan bahwa commitment fee sebesar Rp516 miliar yang sudah dibayar cukup untuk menggelar Formula E hingga 2024 mendatang.

"Yang digembar-gemborkan renegosiasi berhasil, tidak perlu bayar-bayar lagi," kata politikus muda PSI ini.

Ia pun turut menyinginggung soal pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta, seperti air bersih dan hunian layak.

Sebab, program rumah DP Nol Rupiah yang digadang-gadang Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye dulu capaiannya jauh dari target.

Bahkan, serapan anggaran program air bersih di ibu kota hanya mencapai Rp39 miliar dari target Rp88 miliar selama periode 2021 lalu.

"Bahkan dana operasional pimpinan daerah dibandingkan dengan realisasi hak asasi manusia atas air bersih jauh lebih besar. Apakah ini keberpihakan negara?" tuturnya.
 
Atas dasar beberapa alasan tersebut, PSI pun memutuskan untuk menolak draf Raperda P2APBD 2021 yang diajukan Pemprov DKI.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penolakan kami karena itu adalah hak DPRD sebagai mitra kerja," ucapnya.

Walau mendapat penolakan dari PSI, draf Raperda P2APBD tetap disepakati dan siap untuk disahkan DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, PSI kalah suara dibandingkan dengan jumlah anggota parlemen Kebon Sirih lainnya yang menyetujui Raperda P2APBD itu.