Pilpres 2024

Suharso Monoarfa Diberhentikan PPP, Siapa Paling Diuntungkan? Anies Baswedan?

Para simpatisan PPP yang juga mendukung Anies Baswedan pun sempat dibuat gigit jari saat Suharso Manoarfa memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditanya terkait pengusungan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 oleh 32 DPW Partai NasDem, Anies ditemui usai menghadiri Rakernas JATTI, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Keputusan internal PPP memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum disebut-sebut jadi angin segar buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bursa pencapresan.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, peluang Anies Baswedan diusung partai berlambang ka'bah itu sebagai capres 2024 kini makin terbuka lebar.

"PPP itu arus bawahnya, seperti di Jakarta dan wilayah lainnya itu mendukung Anies untuk bisa dicalonkan sebagai capres dari PPP," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Rabu (7/9/2022).

Para simpatisan PPP yang juga mendukung Anies Baswedan pun sempat dibuat gigit jari saat Suharso Manoarfa memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bareng Golkar dan PAN.

Peluang koalisi ini untuk mengusung nama Anies Baswedan dinilai Ujang cukup kecil.

Apalagi, Golkar ngotot ingin mengajukan Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto masuk dalam bursa capres 2024.

Baca juga: Suharso Manoarfa Diberhentikan, PPP Berpeluang Tinggalkan KIB Menyeberang ke Koalisi Lain

"Kenyataan dan faktanya Suharso menggiring, membawa PPP mendukung PPP. Kalau di KIB sudah dipastikan capres bukan Anies," ujarnya.

"Capresnya bisa Airlangga atau yang lain, Ganjar misalnya. Airlangga - Ganjar atau Ganjar - Airlangga," sambungnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan Akademisi Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Ujang memaparkan Citayam Fashion Week sebagai fenomena politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan Akademisi Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Ujang memaparkan Citayam Fashion Week sebagai fenomena politik. (Istimewa)

Walau demikian, posisi Anies belum sepenuhnya aman. Sebab, PPP belum secara resmi mengumumkan keluar dari KIB.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono pun hingga kini belum membuat gebrakan terkait hal ini.

"Kita harus lihat ke depan, apakah memang PPP di bawah Mardiono keluar KIB atau tidak. Kalau keluar dari KIB bisa jadi mendukung capres yang lain, bisa Anies, bisa yang lain," tuturnya.

Pengamat dari Universitas Al-Azhar ini pun menyoroti kisruh yang diprediksi akan terus berlanjut di tubuh PPP.

Baca juga: Begini Respons Anies Baswedan Masuk 5 Besar Capres Pilihan Relawan Jokowi, Kalahkan Puan Maharani

Apalagi, Suharso masih ngotot menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum PPP yang sah.

"Jadi, soal angin segar bagi Anies ya masih belum jelas. Karena konflik ini menghasilkan dualisme. Kita lihat saja perkembangan ke depan," tuturnya.

"Apakah masih di KIB atau tidak, mendukung Anies atau yang lainnya, kita lihat saja ke depan. Karena ini masih dinamis, semua masih bisa terjadi," sambungnya.

Peluang PPP Keluar KIB Terbuka Lebar

Tiga ketua umum partai politik tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (tengah), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kanan) berjalan bersama ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Tiga ketua umum partai politik tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (tengah), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kanan) berjalan bersama ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (10/8/2022). (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Peluang PPP keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lalu menyeberang ke koalisi lain terbuka.

Potensi Partai Berlambang Ka'bah itu meninggalkan Golkar dan PAN terbuka setelah Suharso Manoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP.

Demikian dikatakan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam.

"Peluang itu selalu ada dalam politik, apalagi KIB hingga hari ini belum jelas paslon capres dan cawapres yang diusung," kata Arif ketika dihubungi TribunJakarta.com, Rabu (7/9/2022).

Arif mengatakan perpecahan di tubuh PPP akan mempengaruhi peta koalisi KIB.

Bisa saja, pilihan politik PPP berubah haluan jelang Pemilu 2024. Termasuk menarik diri dari koalisi yang digawangi PPP, Golkar dan PAN tersebut.

"Namun kita masih lihat perkembangan apakah perpecahan ini masih bisa dikonsolidasikan atau justru kian parah," ujar Imam.

Baca juga: Berkaca Pemilu 2019, Kapolri: 2024 Jangan Gunakan Politik Yang Sebabkan Polarisasi Bangsa

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Menurut Ujang Komarudin, berpindahnya koalisi hal yang biasa terjadi setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

"Potensi keluarnya dari koalisi KIB tuh ada," kata Ujang Komarudin kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).

Menurut Ujang, keputusan tersebut tergantung kebijakan dan kepentingan Ketua Umum PPP yang baru.

"Kemungkinan keluarnya ada karena ganti ketua umum, ganti kebijakan dan tadi beda kepentingan," ujarnya.

Namun, Ujang menilai keputusan akan keluar dari KIB juga tergantung kesepakatan jajaran pengurus PPP.

"Kemungkinannya (keluar dari KIB) masih putih-putih yah. Mungkin keluar mungkin juga tidak tergantung kesepakatan ketua umum dengan pengurus yang baru dengan jajaran pengurus," ucapnya.

Ujang menjelaskan sebetulnya banyak kiai-kiai yang tak setuju PPP bergabung dengan KIB.

"Dan ujungnya ada pernyataan terkait amplop kiai dan kita tahu ujung pangkal dari itu semua adalah Suharso Monoarfa dipecat," imbuhnya.

Sebelumnya, Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

Baca juga: Posisi di Bawah Ganjar dan Prabowo, Hasil Survei Nilai Anies Baswedan Kurang Tegas dan Merakyat

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved