Ketua DPRD Tegas Minta TGUPP Bentukan Anies Bubar: Penyakitnya DKI, Buat Kacau Pembangunan Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) merupakan penyakit di DKI Jakarta.

Setelah meminta TGUPP dibubarkan, pernyataan ini dilontarkan Pras setelah menyerahkan usulan tiga nama calon Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"TGUPP otomatis 16 Oktober sudah hilang. Itulah penyakitnya DKI," ujarnya di Kantor Kemendagri, Rabu (14/9/2022).

Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang.

Seiring berakhirnya masa jabatan Anies, Pras meminta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) turut dibubarkan.

Pasalnya, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.

Baca juga: Terima Usulan DPRD DKI, Kemendagri Masih Bahas 3 Nama Calon Pengganti Anies Baswedan

"TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia yang banyak merugikan," ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022) kemarin.

Politikus PDIP ini pun menyoroti program revitalisasi trotoar yang masif dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan.

Ia pun menyoroti program pembangunan Gubernur Anies Baswedan yang hanya difokuskan di sekitar pusat kota, sedangkan daerah pinggiran terabaikan.

"Harus rasional membangun, pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan, jangan cuma tengah kota," ujarnya.

"Casing saja bagus, yang gini enggak boleh. Itu ide-ide TGUPP tuh," sambungnya.

Prasetyo pun membandingkan TGUPP bentukan Gubernur Anies dengan Gubernur Joko Widodo.

Di era Gubernur Jokowi, TGUPP disebut Prasetyo menjadi wadah bagi aparatur sipil negara (ASN) Pempriv DKI yang mau pensiun.

"Kalau dulu pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan sebelum masa pensiunnya selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan, DPRD DKI akan menyetop pendanaan untuk TGUPP setelah Gubernur Anies Baswedan lengser.

"Mulai sekarang TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam Badan Anggaran nanti, enggak akan dianggarkan," kata Prasetyo.