Heru Budi Hartono Pakai Program Ahok, Jubir Anies Bereaksi: Pengaduan di Pendopo Banyak Gimmick

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Aksi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggunakan program era Ahok membuat pihak Anies Baswedan bereaksi.

Heru Budi Hartono membuka kembali posko layanan Pengaduan Masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai sikap Heru Budi Hartono membuka pengaduan di Pendopo lebih banyak gimmick daripada substansinya.

Surya berharap kepada Heru Budi Hartono sebagai orang dekat Presiden Jokowi bisa menyinkronkan sistem JAKI dengan pengaduan di Pendopo.

"Jadi lagi-lagi, mumpung pak Heru orang dekatnya pak Jokowi, ya tuntaskan dan gak perlu gimmick-gimmick yang gak perlu banget. Maksudnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimmicknya daripada substansinya. Karena sebenarnya pengaduan sudah ada sebenarnya di JAKI," ujar Surya Tjandra di diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?', Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Heru Budi Buka Posko Aduan yang Dihapus Anies Baswedan, Ternyata Banyak Warga yang Tak Dapat Bansos

Surya Tjandra berbicara mengenai kebijakan layanan pengaduan masyarakat yang mendapat kesan antitesa Anies sebagai Gubernur DKI yang menjabat sebelumnya.

Menurut Surya, pengaduan masyarakat sejak zaman Anies sudah ada di sistem aplikasi bernama Jakarta Kini (JAKI).

"Kalau yang pengaduan itu kan sekarang sudah ada sistem di JAKI, aplikasi yang dibuat Pemprov," kata

Surya mengatakan di zaman Ahok memang ada aplikasi pengaduan bernama Qlue yang dimiliki perusahaan swasta.

Ia juga menilai cara kerja Qlue baik, yakni koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan ke pihak Ahok untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi pada petugas pelayanan yang bermasalah.

Namun menurutnya cara kerja JAKI lebih 'soft'. Sebab pengaduan masyarakat akan masuk ke penilaian kinerja pekerja pada sistem birokrasi dan akan mempengaruhi tunjangan kinerja terkait.

"Kalau zaman Ahok kan ada Qlue dan di awal pemerintahan Jokowi. Qlue itu punya swasta, yang bikin namanya Surya. Memang bagus, karena ada koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan oleh TNGUPP nya Ahok. Jadi Ahok dan timnya nongkrong untuk mengawasi, ditempel itu organisasi perangkat daerah (OPD) SKPD dan kalau tidak dilaksanakan beritanya dilaporkan ke Ahok dan langsung ada sanksinya," kata Surya.

Baca juga: Heru Budi Buka Posko Aduan yang Dihapus Anies Baswedan, Ternyata Banyak Warga yang Tak Dapat Bansos

"Sekarang ini pakai JAKI, jadi lebih soft. Artinya dibangun sistem pengaduan masyarakat, lalu masuk ke penilaian kinerja dia, atasannya menilai, kemudian masuk kedalam sistem birokrasi. Jadi ada tunjangan kinerja terkait itu. Performa dan pelayanan dia terhadap masyarakat langsung terkait. Jadi barangkali pada momen pak Ahok bagus, hanya saja sekarang lebih sistemik," lanjutnya.

Heru Budi Hartono Ungkap Kelemahan Aplikasi JAKI

Heru Budi Hartono mengungkap 'kelemahan' layanan aplikasi JAKI warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.