Warisan Anies Baswedan Tamat, Tak Ada Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Rumah DP 0 di APBD 2023
Pembangunan rusun akan menggantikan pembangunan rumah DP 0 Rupiah yang merupakan program warisan Anies Baswedan.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, BOGOR - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah pada APBD 2023 mendatang.
Program warisan Gubernur Anies Baswedan itupun tamat.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Eksekutif dengan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).
Di mana diusulkan anggaran indikatif sebesar Rp 1,22 triliun untuk penanganan RW kumuh dan pengelolaan rumah susun sewa (rusunawa).
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol pak. Namun demikian, dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," katanya di lokasi.
Berdasarkan rencana, pihaknya bakal membangun rusun di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan.
Baca juga: PDIP Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies Baswedan Abal-Abal: DKI Fokus Pada Rusunawa
Pembangunannya pun direncanakan dengan skema multiyears yakni tahun 2023-2024.
"Rencana akan kita bangun dgn skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan Kebutuhan anggaran , kebetulan perencanaan gunakan konsep green building dengan besaran kebutuhan anggaran Rp 544 miliar. Dengan pengalokasian pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar dan pada 2024 Rp 326 miliar," ungkapnya
"Pada APBD 2022 kami juga akan lakukan pembebasan lahan satu lokasi untuk di Jakarta Selatandalam rangka penguatan penyediaan land banking yg nantinya juga digunakan untuk pembangunan rusun untuk antisipasi penataan Kali Ciliwung," tambahnya.
Kemudian kegiatan prioritas kedua yakni perencanaan penyusunan DED pembangunan rusun.
"Seperti tadi, pelaksanaan terhadap lahan-lahan yang sudah kita miliki untuk 6 lokasi sebanyak Rp 28 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp187 miliar daan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp 14 miliar," paparnya.
Kegiatan prioritas selanjutnya adalah penataan permukiman khususnya RW kumuh diklaimnya sudah dilakukan di 220 RW.
"Ini adalah dalam upaya menuntaskan lingkup pekerjaan dan juga sekaligus melakukan perencanaan awal untuk kegiatan CIP pada 2024," ucapnya.
Selain itu, kata Sarjoko, alokasi anggaran rumah DP nol tidak langsung dari Dinas PRKP melainkan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI melalui pos pembiayaan.
