Di Rapat Raperda APBD 2023, Heru Budi Hartono Sebutkan Program Penanganan Banjir dan Kemacetan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi berbagai pandangan umum dari pihak legislatif, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Raperda APBD 2023.

"Kami dari eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi, atas dukungan, saran, dan komentar yang disampaikan oleh pihak legislatif terhadap materi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap isu-isu strategis seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan transportasi, serta peningkatan pendapatan daerah," ujarnya saat rapat paripurna Raperda APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Ada beberapa poin yang ditanggapi oleh eks Wali Kota Jakarta Utara ini. Pertama terkait penanggulangan banjir.

Ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen melakukan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, baik pada Rencana Pembangunan Daerah maupun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2023 ditargetkan untuk membangun dan/atau merevitalisasi 16 waduk secara bertahap; Melakukan pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir;  Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan melakukan sinkronisasi program secara berkala; Meningkatkan kapasitas sungai dan membangun tanggul pengaman pantai yang merupakan program prioritas penanggulangan banjir; Menambah daya tampungan air dan sebagai tangkapan limpasan air sungai," lanjutnya.

Selanjutnya, kata Heru, pihaknya akan meningkatkan jaringan angkutan umum terintegrasi di Jakarta sehingga bisa menunjang upaya penguraian kemacetan.

Baca juga: PKS Minta Heru Budi Hartono Lanjutkan Program Sumur Resapan Anies Baswedan untuk Atasi Banjir

Di mana untuk saat ini telah dilaksanakan program integrasi angkutan seperti bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik.

"Sejauh ini jangkauan layanan angkutan umum hingga September 2022 sebesar 86 persen dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target 95%. Pertumbuhan pelanggan di tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar 51 % dibandingkan tahun 2022. Adanya layanan tarif integrasi yang mencakup MRT, LRT dan Transjakarta dalam Jaklingko, diharapkan telah memenuhi penyediaan layanan transportasi yang terintegrasi. Kita juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk sinkronisasi sistem transportasi terkait commuter line," bebernya.

Kemudian, Heru menyinggung soal upaya Pemprov DKI Jakarta yang bakal mengoptimalkan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi, yang utamanya bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkait Pemanfaatan Aset Daerah.

Sehingga, ia beserta jajarannya akan terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada legislatif agar memiliki payung hukum dalam pemungutan pendapatannya.

"Selanjutnya kami sependapat dengan legislatif bahwa Penerimaan Daerah bersumber dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan, serta menerapkan sistem online real time terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah selain Pajak Daerah yang sudah diterapkan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan," ungkapnya.

"Semoga penjelasan ini membantu kelancaran pembahasan selanjutnya, sehingga Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah," tandasnya.