Khawatir Resesi Global, PSI Minta Pengertian Buruh Terima UMP 2023 Rp 4,9 Juta

PSI: Tuntutan buruh cukup berat direalisasikan lantaran adanya ancaman krisis ekonomi atau resesi global di tahun 2023 mendatang.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota Fraksi PSI Justin Adrian saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana minta pengertian buruh terkait upah minimum provinsi (UMP) 2023 yang ditetapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta.

Hal ini diungkapkan Justin menanggapi upaya buruh yang terus-terusan mendesak Heru Budi menaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Menurutnya, tuntutan buruh cukup berat direalisasikan lantaran adanya ancaman krisis ekonomi atau resesi global di tahun 2023 mendatang.

"Ekonom dunia sudah memprediksi potensi terjadinya krisis ekonomi di 2023, sehingga kesadaran dan pengertian antar pihak harus dikedepankan," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menilai, besaran kenaikan UMP 2023 yang ditetapkan Heru Budi ini sudah cukup baik lantaran mengacu pada aturan yang berlaku saat ini.

Aturan yang dimaksud Justin ini ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2021.

Baca juga: PSI Sebut Keputusan Heru Budi Hartono Soal UMP DKI 2023 Belum Ideal untuk Kaum Pekerja

"Tolak ukur (penetapan UMP 2023) itu ilmiah dan yuridis, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan rating inflasi, saya kira itu harus menjadi ranah pengertian para pihak," ujarnya.

Politikus muda PSI ini pun menyebut, upah tinggi tidak sepenuhnya menentukan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, selain tergantung pada ketergantungan barang dan jasa, kesejahteraan juga berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan masing-masing individu.

"Di sini lubang kosong yang ada dalam kurikulum sekolah kita. Sekolah seolah hanya menjadi 'pabrik' kaum pekerja, tapi tidak didesain untuk membentuk karakter warga negara yang bijak dan memiliki kemampuan pengelolaan uang yang benar," kata dia.

Besok Buruh Gelar Demo Tuntut Heru Revisi UMP 2023

Unsur buruh bakal lakukan aksi besar-besaran pada awal bulan Desember 2022.

Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyusul keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved