Harta Jumbo Pejabat Pemprov DKI
KPK Ungkap Titik Rawan Korupsi di Lingkungan Pemprov DKI: Tiap Langkah Ada Uangnya, Luar Biasa!
Meski tak secara gamblang, namun KPK mendapati sejumlah bangunan yang tak sesuai dengan izinnya, tapi bisa hadir di ibu kota.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Pasalnya, APBD DKI rata-rata pertahunnya Rp80 triliun dan nominal ini setara dengan penggabungan APBD provinsi lain.
Sebagai contoh, penggabungan APBD Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
"Dua satgas untuk pengelolaan APBD dan satu satgas untuk BUMD. Supaya pengawasan bisa lebih baik. ada Pak Kepala Perwakilan DKI kami libatkan DKI supaya DKI tempat makin nyaman dan layak huni," lanjutnya.
Baca juga: 3 Isu Prioritas Masalah Jakarta, Heru Budi Akui Pusing Kemacetan Paling Sulit Diatasi
Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik rencana kehadiran tiga satgas ini.
"Ya, yang pertama tidak menjadi potensi lebih baik kan kita pencegahan memberikan arahan ketua KPK, pak wakil ketua KPK, rambu-rambu mengingatkan ini boleh, ini tidak, ini waspada, kira-kira seperti itu," pungkasnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta di Google News
Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK
Alexander Marwata
korupsi
perizinan
Pemprov DKI Jakarta
pengadaan barang dan jasa
