PDIP Sebut Proporsional Terbuka Bikin Caleg Rogoh Kocek Sampai Rp 100 Miliar untuk Menang

RIBUNJAKARTA.COM - PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024  mendatang.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan beberapa alasan pihaknya condong menginginkan sistem proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka untuk pemilu 2024.

Satu diantaranya lantaran biaya politik yang begitu besar jika menerapkan sistem proporsional terbuka yang sudah dianut di demokrasi Indonesia sejak Pemilu 2009.

Bahkan, kata Hasto, seorang caleg bisa sampai mengeluarkan biaya sampai Rp 100 miliar demi bisa menjadi anggota dewan.

"Dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup.

Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung (politisi senior PDIP), minimum paling tidak ada yang lima miliar (biaya politik) untuk menjadi anggota dewan.

Baca juga: DPRD DKI Dikuasai PDIP, Hasto Kristiyanto Yakin Heru Budi Mudah Atasi Banjir Jakarta

Bahkan ada yg habis sampe 100 miliar untuk menjadi anggota dewan," ujar Hasto usai menghadiri acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta jelang HUT Ke-50 PDID di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

Karenanya, lanjut Hasto, ada kecenderungan struktur anggota dewan, banyak didominasi para pengusaha.

Sistem yang ada Indonesia saat ini, lanjut Hasto, meniru sistem di Amerika Serikat.

Sayangnya, saat ini justru di AS, yang kerap dianggap ikonnya demokrasi tengah mengalami krisis, yang bahkan kesulitan saat akan memilih Ketua DPR-nya.
“Maka PDI Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi.

Masalah nanti apapun yang diputuskan MK, kami sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang punya legal standing melakukan Judicial Review,” tegas Hasto.