Soal Sistem Proporsional Tertutup, Sekjen PDIP Bersikukuh Paertai Besutan Megawati Taat Asas

“Buktinya banyak kepentingan pemerintah yang diusung PDI Perjuangan dalam judicial review kemudian hakim MK ambil sikap sesuai kenegarawanan hakim MK.

Jadi semua pihak percaya pada kenegarawanan para hakim di MK karena itu jangan sekali-sekali intervensi,” tegas Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengatakan PDIP tak pernah melakukan judicial review atas sistem pemilu.

Namun ketika MK menerima gugatan dari masyarakat dan memprosesnya, semua pihak harus menghormatinya.

“Mahkamah Konstitusi kita percaya memiliki sikap kenegarawan karena disitu ada tiga lembaga yang ikut bertanggung jawab di dalam proses penempatan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama dari DPR yang juga mengedepankan sikap kenegarawan. Kedua, dari pemerintah. Ketiga dari Mahkamah Agung."

"Sehingga ada tiga institusi yang tidak begitu mudah untuk diintervensi karena memang itu yang dijaga dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab oleh Mahkamah Konstitusi,” papar Hasto.