Pemilu 2024

Soal Nama Bakal Cagub DKI Jakarta, PDIP Tak Mau 'Import' Seperti Jokowi-Ahok

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun membeberkan kriteria sosok yang tepat sebagai Cagub DKI untuk Pilkada 2024 mendatang.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Jokowi dan Ahok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyoroti kebiasaan partainya yang mengimpor calon dari luar Jakarta untuk dimajukan di ajang Plkada DKI Jakarta.

Contohnya saat PDIP mengusung Jokowi yang berasal dari Solo, Jawa Tengah dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berasal dari Bangka Belitung pada Pilkada DKI Jakarta 2012 yang lalu.

Kemudian pada tahun 2017, PDIP mengusung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang berasal dari Blitar, Jawa Timur.

Gilbert pun berharap PDIP tak kembali mengimpor cagub untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Gilbert saat diminta komentarnya mengenai nama cagub yang bakal diusung PDIP untuk Pilkada 2024 mendatang.

"Kalau dari saya pribadi, kandidat yang paling pas itu adalah kandidat yang ber-KTP DKI, selama ini kan KTP DKI sepertinya Ahok Bangka, Pak Jokowi solo, ya ambillah KTP DKI," kata Gilbert, Senin (16/1/2023).

Baca juga: PDIP Belum Tentukan Calon untuk Pilkada DKI 2024, Masih Tunggu Status Jakarta Usia IKN Pindah

Dia pun seakan memberi kode bahwa yang mengerti Jakarta yakni berasal dari DPRD DKI Jakarta dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Yang mengetahui Jakarta itu ya dari DPRD, dari Eksekutif, itu kalau saran saya," kata Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun membeberkan kriteria sosok yang tepat sebagai Cagub DKI untuk Pilkada 2024 mendatang.

"Kita sama-sama hidup di Jakarta, siapa si yang kita harapkan untuk membantu, orang orang yang betul peduli, punya karakter, punya keberanian, tanpa keberanian juga gak bisa, tapi juga mesti bisa menguasai diri," paparny. 

Kendati begitu, Gilbert mengaku tak tahu sudah sejauh mana mekanisme pemilihan cagub DKI Jakarta.

Ia menyebut khusus untuk di DKI Jakarta, keputusan nama cagub dan cawagub merupakan kewenangan dari DPP PDIP.

"Saya gak tahu persiapannya, karena kalau khusus di PDIP itu urusan DPP, khusus DKI," ujarnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved